Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto, Muhamad Amin, Arifin, Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Herry Irawan, SH.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud | Manajer Marketing: Yudi Gunawan. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
121 Saksi Kasus Korupsi di KKP,

Satu pun Tersangka Belum Ditetapkan

JAKARTA (Realita)- Kejaksaan Agung (Kejagung) semakin intensif mengusut dugaan korupsi pengadaan mesin kapal perikanan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2016.

Penyidikan ini digawangi tim dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) 

“Sampai saat ini sudah 121 saksi dimintai keterangan oleh tim penyidik pada Jampidsus Kejagung,” ujar Dr Mukri, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/12/2018).

Mukri.

Menurut Mukri, pemeriksaan saksi-saksi itu untuk menemukan siapa yang paling bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana korupsi di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan di KKP.

Namun belum satu pun yang ditetapkan menjadi tersangka.

“Setidaknya ada 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka,” ujar Mukri seraya mengakui sampai saat ini tim penyidik Kejagung belum menetapkan tersangka.

Sebelumnya Kejaksaan Agung membongkar adanya praktek dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Dugaan korupsi itu yakni kegiatan pembangunan kapal perikanan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2016.

Terkait dengan praktek lancung itu sejumlah pejabat pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan telah dimintai keterangannya oleh penyidik.

Mereka antara lain  Ambar Tri Harnanto (Kepala Seksi Tata Kelola), Anjar Hajiono (Analis Perencanaan), Golar Prakoso (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), dan Angga Ramadhany (Bendahara). 

Para pejabat itu diperiksa soal perencanaan pengadaan, pelaksanaan tender, pelaksanaan proyek hingga pembayarannya. 

Pimpinan perusahaan pelaksana pembuatan kapal juga telah dimintai keterangan. Yakni Direktur CV Berkah Laut, Wasanuddin; Direktur CV Fajar Raya Maros, Rahmani HR; Direktur PT Roda Anugrah Sejati, Adi Novandy; dan Direktur CV Sinar Stainless, Kamarudin Olle. 

Penyidik juga memeriksa Sekretaris Pokja Pengadaan Mesin Kapal Perikanan dan rekanan penyedia mesin kapal. Yakni PT Pioneer (Yanmar), PT Honda Power Products Indonesia, PT Rutan dan PT North Marine Spot. 

Pada tahun 2016 kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti itu mengalokasikan dana menca­pai Rp 4 triliun untuk pengadaan kapal berbagai ukuran. 

Untuk pembuatan 1.365 kapal ukuran 3 GT (gross tonage) disediakan anggaran Rp 291,19 miliar. Pembuatan 1.020 kapal 5 GT Rp 435,19 miliar. Anggaran yang sama dialokasikan untuk membuat 720 kapal 10 GT. 

Anggaran pembuatan 210 kapal 20 GT Rp 863,04 miliar. Sedangkan anggaran itemized 30 kapal ukuran 30 GT Rp 49,38 miliar. CV Sinar Stainless ter­libat dalam pembuatan kapal ukuran 3 GT dan 5 GT. CV Fajar Raya Maros menggarap kapal ukuran 20 GT. Sedangkan CV Berkah Laut dan CV Roda Anugrah Sejati menggarap kapal ukuran 3 GT tahap dua. 

Pengadaan kapal tahun 2016 mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berikut hasil hasil pemeriksaan BPK: 

Poin pertama, KKP melaporkan realisasi belanja barang per 31 Desember 2016 sebesar Rp 4.499.681.414.604. Realisasi belanja tersebut di antaranya sebesar Rp 209.227.547.845 berupa pembayaran pembangunan kapal perikanan untuk diserah­kan kepada masyarakat. 

Pembayaran pembangunan kapal perikanan merupakan pembayaran 100 persen atas fisik pekerjaan kapal yang belum diselesaikan 100 persen. 

Berdasarkan Berita Acara Sarah Terima (BAST) per 31 Desember 2016, diserahkan dari galangan ke koperasi sebanyak 48 kapal dari 756 kapal yang pembayarannya direalisasikan 100 persen. 

BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang kewajaran nilai tersebut. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut. 

Poin kedua, KKP melaporkan persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 854.140.342.585. Saldo persediaan tersebut di antaranya sebesar Rp 367.377.029.467 beru­pa 12 kapal perikanan sebesar Rp4.613.716.152, sebanyak 684 unit kapal perikanan dalam prosessebesar Rp204.538.754.929, dan 834 unit mesin kapal perika­nan sebesar Rp 99.351.219.215. 

KKP mencatat persediaan kapal berdasarkan pembayaran 100 persen fisik pekerjaan ka­pal yang belum diselesaikan 100 persen. 

Atas persediaan mesin kapal perikanan, sebanyak 467 unit berada di lokasi galangan, di antaranya 391 unit tanpa berita acara penitipan. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup di atas per 31 Desember 2016. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas. 

Alasan itu yang membuat lembaga audit negara akhirnya memberikan opini 'disclaimer' atas laporan keuangan KKP tahun 2016. Syamsuri.hrd

 

Berita Hukum Lainnya