Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
295 Narapidana di

Depok Bebas Bersyarat

DEPOK (Realita)- Sebanyak 295 narapidana di Rutan Klas I Depok, Rabu (1/4/2020),  mendapat Pembebasan Bersyarat (PB) lantaran mendapat hak asimilasi dan integrasi dari pemerintah.

Kepala Rutan Kelas I Depok, Dedy Cahyadi mengatakan, napi yang dibebaskan, tentu harus melengkapi sejumlah catatan.

Rutan Kelas I Depok.

Antara lain, sudah melewati 2/3 masa tahanan dan berkelakuan baik.

“Hari ini sebanyak delapan warga binaan yang sudah dikeluarkan,” ungkap Dedy kepada wartawan, Rabu (1/4/2020).

Dedy menjelaskan, warga binaan yang dikeluarkan, akan menjalani asimilasi di rumah, sambil menunggu keluarkan surat kebebasan. Selama asimilasi, akan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan. “Kami akan koordinasikan juga dengan Kejaksaan Negeri Kota Depok,” tambahnya.

Lebih lanjut, sambung Dedy, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Menteri Hukum dan HAM yang ditegaskan melalui Satgas Penanganan Covid-19 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Targetnya seluruh Indonesia sekitar 30 ribu warga binaan yang akan dikeluarkan dalam kurun waktu satu sampai tujuh hari ke depan,” tuturnya.

Di Depok, lanjut Dedy, pihaknya melakukan pendataan. Sekitar 295 orang. Dikeluarkan maksimal seminggu ke depan.

Dedy mengungkapkan, kebijakan ini telah disesuaikan dengan arahan yang tercantum pada Permenkumham No 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimiliasi dan hak integrasi bagi napi dan anak dalam rangka pencegahan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Kemudian, diperkuat dengan keputusan Menkumham PK.01.04.04 tahun 2020 tentang pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Serta, putusan SE Dirjen Pemasytarakatan No Pas 497.PK.01.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan napi dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 tanggal 31 maret 2020.

“Jadi dengan dasar ini kami melakukan pengeluaran napi dan anak tersebut,” tegasnya

Beberapa poin yang menjadi pertimbangan atas pembebasan bersyarat itu diantaranya adalah, yang bersangkutan telah menjalani masa tahanan 2/3.

“Kami sudah menggunakan sistem data base pemasyarakatan otomatis sudah bisa dihitung dari sana, untuk pidana umum dahulu selanjutnya nanti akan dipikirkan kembali oleh pimpinan pusat untuk pidana khusus lainnya,” pungkasnya.hen

 

Berita Hukum Lainnya