Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Mukarrom

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Adanya Kolerasi Antara Tudingan Kecurangan

Pemilu dengan Wacana People Power

JAKARTA (Realita) - Belakangan, isu adanya gerakan massa dengan turun ke jalan atau people power dalam menanggapi hasil Pemilu 2019 menjadi perhatian dari berbagai kalangan.

Salah satunya yakni Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo. (Foto: Echo/realita)

Ia menilai terdapat korelasi antara tudingan kecurangan Pemilu dan wacana people power atau pengerahan massa. “Kecurangan itu dikaitkan dengan people power yang dilontarkan oleh pihak tertentu untuk membatalkan hasil Pemilu,” kata Karyono, Selasa (14/5/2019).

Disamping itu, wacana people power dari kubu 02 tersebut, lanjut Karyono,  sebagai bentuk upaya menolak hasil Pemilu mirip dengan gerakan kelompok oposisi di beberapa negara yang mengalami instabilitas politik. Lantas, dirinya menyebutkan negara seperti Bangladesh, Zimbabwe dan Venezuela. “Ketidakstabilan politik tentu akan mempengaruhi ekonomi,” ujarnya.

Kemudian, ia pun menyatakan untuk membuktikan kecurangan Pemilu secara terstrukstur, sistematis dan massif (TSM) dalam Pemilu Presiden 2019, sebaiknya melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Kecurangan TSM berbeda dengan kecurangan sporadis yang memang diduga dilakukan oleh kedua kubu. Bawaslu telah menerima setidaknya 6.000 laporan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019.

Istilah kecurangan terstruktur, sistematis dan massif ini, tambahnya, perlu pembuktian. Kecurangan terstruktur apabila penyelenggara Pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon. Sistematis mengacu pada pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan dan pengkordinasian yang matang. Adapun massif artinya pelanggaran dilakukan secara besar-besaran di seluruh tempat pemungutan suara.

Hal serupa sebenarnya juga terjadi pada Pemilu 2014 lalu. Dimana, pasangan Prabowo-Hatta Radjasa pun membuat tudingan kecurangan Pemilu berjalan secara terstruktur, sistematis dan massif. Namun, sembilan hakim konstitusi secara bulat menolak permohonan perselisihan yang diajukan kubu Prabowo-Hatta. Tudingan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pilpres 2014 dinyatakan tidak terbukti. sed

 

Berita Politik Lainnya