Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto, Muhamad Amin, Arifin, Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Herry Irawan, SH.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud | Manajer Marketing: Yudi Gunawan. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Adanya UU No.35 Tahun 2017,

Terdakwa Sabu Ajukan Eksepsi

SURABAYA (Realita)- Tim penasehat hukum Moch Ardiansyah terdakwa kasus narkotika, mengajukan nota keberatan atau eksepsi, atas adanya UU.

Terdakwa Moch Ardiansyah saat menjalani sidang di PN Surabaya.

No 35 tahun 2017 dalam beberapa surat penting. Termasuk Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Pada sidang yang digelar di ruang Garuda Pengadilan Negeri Surabaya, tim penasehat hukum terdakwa Moch. Ardiansyah  memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya mempertimbangkan dan membenarkan serta mengabulkan nota keberatan atau eksepsi yang dibuat tim penasehat hukum terdakwa. Eksepsi itu menyatakan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Parlin Manulang dari Kejaksaan Tanjung Perak batal demi hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan JPU tidak dapat diterima.

Dijelaskan dalam isi nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan Efendi Panjaitan, Mariono Simanjuntak secara bergantian pada persidangan yang terbuka untuk umum dinyatakan, bahwa terdakwa Moch. Ardiansyah  pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 07.30 Wib, bertempat di dalam rumah Jalan Ngaglik Kuburan Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI. No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menurut nota keberatan atau eksepsi yang ditandatangani tim penasehat hukum terdakwa Moch. Ardiansyah yang terdiri dari Hasonangan Hutabarat, DC Marbun, Efendi Panjaitan, Mariono Simanjuntak dan Tomy AP Marbun itu, surat dakwaan JPU menjadi kabur, tidak cermat dan tidak jelas. Karena dalam surat dakwaan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak itu bersumber dari Laporan Polisi nomor: LP/988/A/XII/2017/SPKT/Restabes Surabaya tertanggal 12 Desember 2017 menyebutkan, dasar pelaporan pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2017.

“Surat dakwaan JPU itu juga bersumber dari Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/598/XII/2017/Satresnarkoba, tertanggal 12 Desember 2017, tetap menyebutkan dan menerapkan pasal sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2017,” ujar Efendi Panjaitan, salah satu penasehat hukum terdakwa ketika membacakan nota keberatan.

Kemudian, lanjut Efendi, dakwaan JPU itu bersumber dari Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/594/XII/2017/Satresnarkoba tertanggal 12 Desember 2017 tetap menyebutkan dan menerapkan pasal sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2017, begitu pula dengan Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Kepaa Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya Nomor: B/425/XII/2017/Satresnarkoba tertanggal 12 Desember 2017, SPDP kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Perak Surabaya Nomor: B/587/XII/2017/Satresnarkoba tertanggal 12 Desember 2017 tetap menyebutkan dan menerapkan pasal sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2017.

“Dalam Surat Perintah Penangkapan, Berita Acara Penangkapan, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Surat Penerimaan Barang Bukti, Surat Permohonan Penyitaan Barang Bukti Narkotika Jenis sabu-sabu kepada Kajari Tanjung Perak Surabaya, Surat Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yang semua tertanggal 12 Desember 2017, tetap menyebutkan dan menerapkan pasal sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2017,” ungkap Mariono Simanjuntak, salah satu tim penasehat hukum terdakwa.

Masih menurut Mariono Simanjuntak ketika membacakan nota keberatan, dalam Surat Perintah Penahanan, Berita Acara Penahanan yang masing-masing tertanggal 15 Desember 2017, Dasar Surat Perintah Penahanan tingkat Penuntutan Kajari Tanjung Perak Surabaya, berkas perkara dari penyidik Nomor: BP/41/I/2018/Satresnarkoba tertanggal 13 Januari 2018, Surat Perintah Penahanan dari Polrestabes Surabaya, masih menyebutkan dan menerapkan pasal sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2017, dimana UU No. 35 tahun 2017 tersebut tidak tercatat dan tidak dikenal di dalam UU Narkotika yang diatur dalam UURI No. 35 tahun 2009.

Menyikapi adanya UU No. 35 tahun 2017 ini, tim penasehat hukum terdakwa Moch. Ardiansyah menyatakan bahwa dalam perkara yang menimpa terdakwa Moch. Ardiansyah ini ada ketidak pastian hukum bagi terdakwa dan penasehat hukum terdakwa. Oleh karena itu, dalam pra penuntutan, hal tersebut sudah harus dikoreksi dan diperbaiki namun anehnya JPU telah memaksakan dan membenarkan atas kekeliruan penerapan pasal dan tahun undang-undang tersebut.ys

 

Berita Hukum Lainnya