Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Sudiharjo Gilang Premadi, Hazmi.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Adipura Jadi Polemik,

DLH: Indikator Penilaian Berbeda dari 2015

PONOROGO (Realita)- Isu Adipura yang menjadi polemik di masyarakat, tampaknya membuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo angkat bicara untuk meluruskan paradigma yang salah di masyarakat.

Monumen adipura di seputaran pasar legi.

Bahkan, DLH mengeklaim Adipura kini tak lagi sama dengan tahun 2015 lalu.

Hal ini diungkapkan Kepala DLH Ponorogo Sapto Djatmiko. Ia mengatkan sesuai Permen LH dan Kehutanan No: P.53/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang pedoman pelaksanaan program adipura. Disebutkan, bahwa sejak 2017  adipura bukan lagi penghargaan yang diberikan berdasarkan visualisasi kebersihan kota, namun lebih kepada  penyelesaian permasalahan lingkungan hidup, diantaranya pengelolaan sampah dan RTH, pemanfaatan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah dan RTH hingga ke desa. Seperti tersedianya bank sampah per kecamatan dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) per desa."Sudah di ganti dengan peraturan yang baru sehingga sejak 2016 sudah berubah. Jadi tidak lagi seperti dulu ada tim adipura datang kita bersih-bersih lalu dinilai, setelahnya sama saja. Sekarang lebih kepada penyelesaian daerah terhadap permasalahan sampah, dimana ini menjadi isu dunia," ujarnya, Jumat (20/11).

Lebih rinci, Sapto menjelaskan saat ini dalam penilaian adipura, daerah dituntut memiliki  Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah dalam perhitungan penilaian Adipura. Tak hanya itu, bila 2015 lalu indikator TPA  pada penilaian adipura hanya memiliki bobot 20 persen, kini menjadi 60 persen. Dimana selain wajib menurunkan 70 persen distribusi sampah perhari, juga wajib memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomis.

" Bisa kita Adipura Kecana tapi syaratnya 70 persen sampah perhari harus hilang. TPA Tajug saat distribusi sampah mencapai 30 ton per hari, harus hilang dan dikelola lagi 20 tonnya. Bisa jadi berket batu bara, bio gas dan lindinya di kelola dengan IPAL yang baik. Saat ini kita sedang menuju kesana," ungkapnya.

Akibat berbedanya Adipura saat ini, maka 20 persen daerah di Jatim yang kerap mendapat adipura kini tak lagi mendapat adipura." Ada penurunan 20 persen daerah di Jatim yang rutin mendapat adipura kini tidak lagi mendapatkan. Karena adanya evaluasi penilaian adipura dari Kementrian Lingkungan Hidup ini," pungkas Sapto. Lin

 

Berita Nasional Lainnya