Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Aliansi Masyarakat Pribumi Desak Komnas

HAM Usut Kematian Ratusan Petugas KPPS

JAKARTA (Realita) - Dilandasi rasa keprihatinan yang mendalam atas jatuhnya ratusan korban meninggal dunia di ajang perhelatan pesta demokrasi 2019, seratusan massa dari Aliansi Pribumi Bersatu mendatangi kantor Komnas HAM di jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

Kedatangan massa Aliansi Pribumi Bersatu guna melakukan audiensi atau pengaduan serta menuntut penyelidikan atas kematian ratusan petugas KPPS pasca pencoblosan serentak pilpres dan pileg 17 April silam.

seratusan massa dari Aliansi Pribumi Bersatu mendatangi kantor Komnas HAM di jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

Pengaduan yang diawali dengan aksi massa di depan kantor Komnas HAM Jakarta tersebut, menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain mendesak Komnas HAM membentuk Tim Pencari Fakta guna mengusut tuntas meninggalnya ratusan petugas KPPS yang dinilai tidak wajar, mendesak Komnas HAM melakukan investigasi sebagaimana ketentuan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan mengumumkannya kepada publik, serta mendesak Komnas HAM menyampaikan hasil investigasi kepada Bawaslu RI sehingga dapat dikeluarkan tindakan dan sanksi tegas.

“Rekomendasi yang disampaikan kepada Komnas HAM ini juga kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI serta Bawaslu RI,” kata  pimpinan aksi, Anton Suseno, di depan kantor Komnas HAM.

Para perwakilan aksi pun menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain meminta Komnas HAM membantu memperjelas kelangsungan hidup keluarga korban. “Tolong Komnas HAM membantu memperjelas nasib korban yang meninggal dan keluarganya karena mereka ini menghembuskan nafas yang terakhir akibat melaksanakan tugas negara,” tegas Askan Naim salah seorang perwakilan pimpinan aksi yang beraudiensi dengan komisioner Komnas HAM didalam ruang pengaduan .

Di kesempatan yang sama, salah seorang peserta aksi juga menanyakan perihal kebenaran informasi yang beredar bahwa terdapat surat yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI mengenai larangan dilakukannya otopsi atas jasad petugas KPPS. “ Apakah informasi ini valid. Kalau valid, Komnas HAM harus bertindak cepat dan tegas?,” katanya.

Pengaduan ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Sandrayati Moniaga, dan Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Choirul Anam. Keduanya menyampaikan apresiasi dan respon positif atas kedatangan peserta aksi.

Sandra menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang menimpa ratusan Petugas KPPS dan mengungkapkan bahwa Komnas HAM telah membentuk tim yang tengah bekerja menyelidiki kasus ini.

Tim tersebut telah diterjunkan di enam provinsi yakni, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur. “Rencananya memang dibutuhkan investigasi dan pemantauan lanjutan dan ada proses pengolahan data. Kiranya temuan kami dan kepedulian Bapak dan Ibu sekalian dapat berkontribusi untuk mencegah persoalan serupa berulang di kemudian hari,” ujarnya.

Serupa dengan Sandra, Anam kembali menegaskan bahwa tim bentukan Komnas HAM saat ini tengah berproses dan hasil awal penyelidikan akan disampaikan secara terbuka kepada publik pada 21 Mei 2019. “Kami mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu apabila memiliki data tambahan untuk menyampaikannya kepada kami dan alangkah lebih baik apabila disampaikan secara tertulis dan formal,” katanya.

Anam juga merespon sejumlah pertanyaan peserta aksi, antara lain perihal surat edaran Kemenkes RI terkait larangan otopsi. “Secara pribadi saya belum pernah mendengar tapi terimakasih informasinya, akan kami lacak,” tukasnya.

Ia pun menegaskan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga negara yang independen, bekerja berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak-hak para korban. Komnas HAM, menurutnya, juga berorientasi untuk mencegah agar persoalan serupa tidak berulang di kemudian hari. “Oleh karena itu kami harus mempengaruhi kebijakan. Siapapun pihak yang harus kami komunikasikan agar persoalan ini tidak berulang, akan menjadi sasaran rekomendasi Komnas HAM,” tegasnya.

Terkait tuntutan massa aksi, Komnas HAM berjanji akan mengundang kembali  massa Aliansi Pribumi Bersatu pada Selasa 21 Mei 2019 guna menjelaskan hasil temuan investigasi di lapangan terkait  kematian petugas KPPS. beby

 

Berita Politik Lainnya