Karena Akte dan Kemenkumham surat legalitas hingga NPWP adalah atas namanya dan tidak pernah dilakukan pergantian Ketua Umum.
Menanggapi adanya pembentukan organisasi Setya Kita Pancasila di tingkat DPW dan DPD, bahkan poste-poster yang memuat para pembina, Andreas Sumual mengatakan itu berbahaya.
"Karena para Jendral yang ditulis sebagai para pembina di spanduk ataupun di poster media online tidak dikonfirmasi sebelumnya. Saya kuatir kalau hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan kepentinan pribadi dan tidak seharusnya ada," kata Andreas melalui siaran persnya di Bogor kepada Realita.co, Rabu (17/2/2021).
Ia meminta masyarakat untuk bijak dan cermat untuk bergabung ke dalam organisasi kemasyarakatan, dengan cara menanyakan keabsahan dari pada legalitas itu
"Yang terpenting pertama-tama agar kita tidak salah masuk organisasi," tegasnya.
Untuk itu, Andreas Sumual akan melakukan langkah-langkah hukum di saat yang tepat untuk menindak lanjut hal ini. Karena hal ini, ia anggap tidak benar.
Darimana Yusdasari yang tertulis di legalitas sebagai sekertaris bisa mengangkat dan mensahkan struktural.
"Coba diminta keabsahan dari legalitas dari organisasi yang belum lama deklarasi yang susunannya sudah melalui rapat internal dalam perumusan lahirnya Setya Kita Pancasila,"tanyanya.
"Kita sudah melalui mekanisme rapat internal dan sudah di kaji dalam-dalam, tentunya semua harus ada aturan dalam keorganisasian," tutup Andreas.tom