Yakni Pemprov DKI bisa menyewakan rumah susun seperti di Rusunawa Pasar Rumput.
"Ada rusunawa tersedia 6000 unit, ketersediaanya belum maksimal. Rumah DP 0 rupiah di Jakarta Timur itu banyak yang blm terisi mungkin kaarena sosialisasinya yang kurang pas, " kata Justin, Kamis (28/11/2019).
Sementara itu, Kepala Unit Fasilitas Pemilikkan Rumah Sejahtera (UFPRS) Dzikran Kurniawan mengakaui, pihaknya bakal mencari cara lain untuk menalangi kredit pemilikan rumah (KPR) antara masyarakat yang membeli dan pihak swasta (pengembang).
"Jadi dana Rp500 miliar itu akan kita optimalkan. Kita akan lebih kreatif membuat skemanya (pembiayaan kredit Rumah DP Nol). Kita akan optimalkan dana ini lewat kolaborasi, bisa dari pihak swasta ataupun perbankan," tuturnya.
Diketahui DPRD DKI dan Pemprov DKI sudah mengesahkan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 sebesar Rp87,9 triliun.
Salah satu anggaran dalam pengesahan yang dipangkas ialah anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) dengan program Rumah DP 0 Rupiah. Anggaran ini semula diajukan Rp2 triliun lalu dipangkas menjadi hanya Rp500 miliar.