Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Iskandar, Rossy, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Moh.Syaifullah, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Mukarrom Hidayat

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Banyak Meninggal,

Pemerintah Harus Tegakkan Aturan Seleksi KPPS dan TPPS

JAKARTA (Realita)- Pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan umum (Pemilu) 2019 sudah berlangsung pada 17 April lalu.

Sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI beserta jajaran masih merekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga nasional.

"Saya mempercayai penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP ditempati orang-orang berkompeten dan mempunyai kualitas menyelenggarakan pesta demokrasi rakyat. Mereka merupakan orang yang diberikan amanat dan kepercayaan untuk menyelenggarakan pemilu," kata Darmansyah Pegiat Media Sosial hari ini. 

Dia meyakini proses pemilihan ketua beserta jajaran lembaga penyelenggara pemilu berlangsung transparan dan akuntabel sehingga tidak ada alasan untuk meragukan kemampuan mereka di bidang penyelenggaraan pemilu.

Dia menilai tidak etis menuduh penyelenggara pemilu khususnya KPU telah berlaku curang untuk memenangkan salah satu pasangan capres di Pemilu 2019. Sebab, selain mempunyai kompetensi di bidang penyelenggara pemilu, tentunya mereka juga harus menjunjung tinggi kode etik.

Namun, pasca pemungutan suara, terdapat sejumlah permasalahan. Sejauh ini, saya sebagai pegiat media sosial memantau permasalahan pemilu justru terjadi di tingkat bawah.

"Permasalahan itu diantaranya, surat suara tercoblos, kotak suara dibawa kabur, kotak suara berisi surat suara hilang, surat suara sudah tercoblos, petugas KPPS mencoblos sisa surat suara, kesalahan pada waktu menginput data formulir C1 ke aplikasi dan pembongkaran kotak suara sebelum waktu pencoblosan," tuturnya. 

Seharusnya, pemerintah sudah dapat mengantisipasi hal tersebut dengan cara melakukan proses rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), ataupun tenaga perbantuan KPU/Bawaslu/DKPP sesuai aturan.

Harus ada aturan secara tegas yang mengatur mengenai proses rekrutmen dari perangkat pemilu tersebut. Jangan, proses rekrutmen hanya mengutamakan kebutuhan dan kedekatan dengan pihak penyelenggara pemilu.

"Saya mengetahui sudah ada jadwal dan syarat pendaftaran calon anggota KPPS. Seharusnya, syarat-syarat pendaftaran itu harus lebih diperketat. Saya tidak ingin mendengar proses rekrutmen hanya sekadar mencari orang yang dapat diperbantukan melakukan penyelenggaraan pemilu," lanjutnya. 

Namun, ternyata mereka bekerja tidak sesuai harapan. Seharusnya, mereka dipilih berdasarkan proses seleksi ketat. Nantinya, mereka yang sudah lolos seleksi akan mendapatkan biaya operasional yang layak sesuai tugas yang dikerjakan.

"Selain itu, saya mendapatkan informasi baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah mengenai adanya tenaga perbantuan/honorer untuk dilibatkan di dalam pekerjaan KPU, Bawaslu, maupun DKPP. Seharusnya, apabila ingin melibatkan tenaga perbantuan, mereka harus menjalani serangkaian proses seleksi. Tidak sembarangan orang dapat berkecimpung di bidang penyelenggaraan pemilu," pungkasnya.

 

Berita Politik Lainnya