Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Bappeda Madiun Miliki Sistem

yang Terintegrasi dengan SIPD

MADIUN (Realita) - Kabupaten Madiun merupakan satu-satunya pemerintah daerah tingkat kabupaten di Jawa Timur yang sudah melaksanakan sistem perencanaan penganggaran terintegrasi dengan SIPD,  meski baru diluncurkan sebulan lalu oleh Kemendagri.

Kantor Bappeda kabupaten Madiun.

Hal tersebut disampaikan kepala Bappeda Kurnia Aminulloh melalui Kepala Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Siswi Wahyuningrum, Selasa (3/12/2019).

“Di Kabupaten Madiun sudah menggunakan sistem perencanaan penganggaran terintegrasi milik BPKP. Itu boleh tetapi harus bisa diintegrasikan ke SIPD. Dan Madiun sudah terintegrasi,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Siswi Wahyuningrum.

Dua bulan lalu Kementerian Dalam Negeri meluncurkan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Sistem itu memuat tentang perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, sistem pemerintah daerah dan sistem pembinaan pengawasan daerah.

Untuk diketahui, sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) berbasis empat pilar yakni database, e planning, e monev dan e report. Setelah dievaluasi ternyata empat pilar itu tidak bisa menghubungkan informasi-informasi tentang pemerintah dareah.

"Di SIPD ini ada empat informasi pembangunan daerah, keuangandaerah, pemerintahan daerah dan binwas. Mendagri masih memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk memiliki sistem selain SIPD. Tetapi syaratnya harus bisa diintegrasikan ke SIPD,” pungkas Siswi.

Penerapan SIPD juga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan itu disebutkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan untuk pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk diketahui, penerapan SIPD juga sesuai dengan amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Sesuai amanat perpres itu meminta seluruh Pemda untuk mengintegrasikan antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran pemerintah daerah dalam rangka efesiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan.dak


 

Berita Iptek dan Digital Lainnya