Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Baru Dilantik,

Legislator Ini Blejeti Tranparansi Anggaran Pemprov Jatim

SURABAYA (Realita)- Baru dilantik Sabtu (31/8/2019), Anggota DPRD Jawa Timur, Mathur Husyairi, langsung memanaskan atmosfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Mathur Husyairi.

Bentuk pelaksanaan fungsinya sebagai legislator, Mathur melontarkan kritikan awal terhadap birokrasi dan transparansi anggaran yang dikelola Pemprov Jatim. 

Sedikitnya ada lima hal penting terkait jabatan anggota dewan dan pengelolaan birokrasi juga anggaran Pemprov Jatim yang menjadi sorotan Mathur. Pertama, terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 dan 2017 yang dinilai tidak transparan. 

“Saya meminta pemprov atau gubernur yang sekarang menyerahkan data pengelolaan APBD 2016. Karena pada kemimpinan sebelumnya (mantan Gubernur Soekarwo), Pemprov terus menghindar dan tak mau menyerahkannya, padahal permintaan itu sudah dikabulkan Komisi Informasi sampai tingkat kasasi,” tandasnya. 

Sebelum menjadi anggota DPRD, Mathur memang dikenal sebagai aktivis pemerhati anggaran. Pihaknya dulu sudah meminta dan menggugat transparansi anggaran Pemprov ke Komisi Informasi Publik (KIP) hingga dikabulkan, namun tidak pernah digubris oleh Pemprov. 

“Program kegiatan di setiap SKPD sangat sulit diakses, PPID Jatim maupun PPID Pembantu sama saja, selalu mempersulit dan tidak mau memberikan data. Maka, saya mengambil jalur ini (sebagai anggota DPRD) untuk menuntut tranparansi anggaran Pemprov,” cetus Direktur Jaka Jatim ini.

Menurut Mathur, data pengelolaan APBD 2016 dan 2017 itu sangat penting dibuka ke publik karena terindikasi banyak penyelewengan dalam pencairan dana hibah. Rincian nama penerima dan jumlah uang hibah yang dicairkan dari APBD 2016dan 2017 inilah hal kedua yang disoal Mathur.

“Dana hibah 2016-2017 sarat indikasi penyelewengan. Makanya kami meminta data penerima hibah by name by address ke Dinas Pendidikan Jatim TA 2016-2017 sampai bersengketa di Komisi Informasi dan melaporkanya ke Polda Jatim, tapi mentah saja,” ujarnya. 

Masalah ketiga yang dipertanyakan Mathur juga sama dengan sebelumnya. Yakni ihwal data penerima hibah tahun 2017 dari pos anggaran Dinas Peternakan dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA). 

Keempat, legislator Partai Bulan Bintang itu meminta pengelolaan birokrasi dan pelayanan publik Pemprov Jatim di bawah gubernur baru, Khofifah Indar Parawansa harus dibenahi. Jangan seperti kepemimpinan dua periode sebelumnya yang konvensional dan tertutup.

Sekarang era teknologi dan keterbukaan informasi, semua birokrasi pemerintahan dan layanan publik harus memanfaatkan kemajuan IT yang bisa diakses masyarakat luas. Menurut Mathur, Pemprov sejatinya sudah pernah mengalokasikan anggaran untuk membangun Smart Province, piranti biokrasi dan pelayanan publik berbasis IT, hanya selama ini kurang dimaksimalkan. 

“Tinggal mengoptimalkan kemajuan IT untuk memperbaiki tata kelola birokrasi dan layanan publik agar makin Cettar, selaras dengan jargon Bu Khofifah,” tegas pria kelahiran Sambas, Kalimantan Barat ini.

Kelima, Mathur merasa aneh dengan penetapan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh DPRD Jatim periode 2014-2019 pada 28 Agustus, atau 3 hari sebelum pelantikan DPRD Jatim 2019-2024. Legislator asal Bangkalan, Madura tersebut menilai penetapan itu sangat tergesa-gesa.

“Kenapa tidak sabar sebentar, menunggu anggota dewan baru dilantik. Tapi karena sudah diputuskan, anggota dewan yang baru, tidak mengetahui skala prioritas anggaran di KUA-PPAS, ini yang saya sayangkan, kami tinggal mengesahkan RAPBD 2020 tanpa bisa mengotak-atik lagi,” paparnya. 

KUA-PPAS merupakan dokumen nota keuangan yang menjadi dasar penyusunan dan penetapan anggaran. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan sudah ditetapkan hanya tiga hari sebelum anggota DPRD Jatim 2019-2024 dilantik. 

“Sebenarnya itu tidak salah, tapi secara moril, kita akan mengawasi anggaran itu sedangkan kita tidak tahu apa yang menjadi skala prioritas di KUA PPAS itu sebelum menjadi APBD,” jelas Mathur.

Sebagai perwakilan partai yang mengemban amanah rakyat, Mathur, berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi dengan lurus dan tegas. 

“Saya ingin bekerja sesuai tupoksi anggota dewan yang dipercaya rakyat secara profesional,” tegas Mathur.

Terlebih, Mathur tak mau dipandang miring oleh masyarakat karena terkesan memakan gaji buta sebagai anggota dewan. Pasalnya, Anggota DPRD Jatim yang baru dilantik pada 31 Agustus 2019 lalu,  sudah menerima gaji pada awal bulan September ini. Totalnya tidak sedikit. 

Untuk gaji plus tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi anggota dewan bukan pimpinan, totalnya kisaran Rp 71 juta.

Jumlah itu masih belum termasuk uang tunjangan kunjungan kerja baik luar provinsi maupun dalam provinsi, yang setiap satu bulan bisa tiga kali. Sehingga, gaji yang diterima setiap anggota dewan per bulannya bisa mencapai lebih dari Rp 101 juta.gus

 

Berita Hukum Lainnya