Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Felixianus Ali.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Begini Beda Privatisasi Listrik

di Indonesia dan Filipina

JAKARTA (Realita) -  Sebagaimana kita ketahui program privatisasi perusahaan listrik milik negara selalu terjadi pada negara - negara yang"doyan" ngutang seperti Indonesia, Philipina, Kamerun dll.

Ilustrasi privatisasi listrik.

Program tersebut dituangkan dalam Letter Of Intent sebagai "jaminan hutang ". Dan saat ini untuk Indonesia malah ditambah dengan program OBOR (One Belt One Road) dari China ( yang ditandai dengan pengerahan TKA ).

Namun dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang terjadi di Indonesia, berbeda dengan yang terjadi di Philipina.


DI FILIPINA

Privatisasi perusahaan listrik di Philipina yang terjadi di 2006 - 2007 dengan cara menjual secara sepotong-sepotong  atau "Unbundling " NAPOCOR (PLNnya Philipina ). Misal pembangkitnya ke GE, Siemens, Mitsubishi, Hyundai dst. Transmisinya ke ABB, Arreva dst. Distribusinya ke EDF, Kanshai, Tepco dst. Retailnya ke perusahaan lokal milik grupnya Presiden Arroyo (saat itu).

Begitu dijual habis aset NAPOCOR tersebut, maka selanjutnya tarif listrik di Philipina naik rata-rata 4x lipat ! 


BAGAIMANA DI INDONESIA ?

UU Privatisasi di Indonesia juga sama persis dengan Philipina, yaitu dengan cara penjualan aset PLN secara sepotong-sepotong (Unbundling). Tetapi pada 2003-2004 saat penjualan pembangkit PLTU Suralaya dan Paiton akan dimulai bersamaan dengan penjualan INDOSAT, SP PLN melakukan ancaman pemogokan dan selanjutnya UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai dasar privatisasi PLN tersebut diajukan secara Judicial Review ke MK pada akhir 2003, dan akhirnya dibatalkan secara total oleh MK pada 15 Desember 2004.

Karena pengalaman diatas maka privatisasi PLN dilakukan secara merayap ( "creep privatization") tidak dengan menjual aset seperti NAPOCOR. Tetapi dengan "menyingkirkan" pembangkit PLN secara pelan-pelan dan baru tuntas pada 2020 ini (pembangkit PLN kurang dari 10% itupun yang fungsional seperti PLTGU dan PLTA sebagai penjaga frekuensi dan peaking).

Sedangkan retail PLN dilakukan privatisasi secara terang-terangan  oleh "oknum" DIRUT PLN ( karena kebetulan ybs pengusaha ) ke TW dan taipan 9 naga yang lain dalam bentuk "Whole sale Market" seperti di SCBD, Central Park, Meikarta, dll serta ke pabrik Token.

Karena arah privatisasi PLN sudah ketahuan oleh rakyat, maka meskipun saat ini Jawa-Bali kelistrikannya sudah dikuasai Kartel swasta (persatuan pengusaha pembangkit dan retail ) dan tarif listrik tentunya tarif komersial (yang sangat mahal ), karena kartel tidak mau rugi, tetapi semua produk listriknya di"borong" oleh pemerintah.

Dan pemerintah dengan "menggunakan" PLN "berpura-pura" memberlakukan kelistrikan seolah-olah bukan "komersial" tetapi masih "infrastruktur". Dan tarif listrik masih berkisar di harga rata-rata Rp 1200,- per kWh.

Konsekuensinya pemerintah tahun ini akan mengeluarkan subsidi listrik sebesar Rp 150 triliun ( apalagi justru tarif akan diturunkan 25% ). Padahal sebelum MBMS (akibat 90% dikuasai swasta ) terjadi di Jawa - Bali, dan masih dikelola PLN secara langsung, subsidi hanya Rp 50 triliun pertahun.


KESIMPULAN :

Privatisasi di Philipina, semuanya dilakukan secara terang-terangan. Dan listrik langsung naik 4x lipat !

Di Indonesia di lakukan secara "halus" kecuali bagian retailnya ! 

Semua dengan memperbesar subsidi .

Rakyat sih happy-happy saja apalagi tarif justru diturunkan ! Rakyat terkecoh ! Mereka tidak tahu kalau dengan cara-cara seperti itu para "oknum" yang selama ini "bermain" dikelistrikan seperti JK, LBP, DI kel ET dll dapat melahap untung dari subsidi hutang tersebut. !

Dipastikan kalau strategi seperti ini dipertahankan agar rakyat "bungkam" sampai akhir 2024, dipastikan hutang untuk subsidi listrik akan "menggunung" sekitar Rp 750 triliun di akhir 2024 nanti !

Tanggung jawab siapa semua itu ?

JAKARTA, 13 SEPTEMBER 2020.

Oleh : Ahmad Daryoko

Koordinator INVEST

 

Berita Ekonomi Bisnis Lainnya