Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Demmas Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Begini Penilaian Ombudsman terhadap

Pelayanan Publik di Pemkab Madiun

MADIUN (Realita) - Ombudsman perwakilan Jawa Timur menyampaikan penilaian atas standart pelayanan publik tahun 2019  kepada Bupati Madiun di Pendopo Ronggo Djoemeno, selasa 21/1/2020.

Ombudsman saat menyerahkan penilaian standar pelayanan publik kepada Bupati Madiun

Penyampaian penilaian tersebut bertujuan untuk percepatan pembangunan di kabupaten Madiun.

Untuk Kabupaten Madiun sendiri rata-rata nilainya baik namun tipis, sehingga segera perlu adanya perbaikan. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan raport merah. Sebanyak 55 Produk pelayanan dimasing-masing bidang pelayanan publik yang menjadi standart penilaian ombusman. 

"Dan adapun Dinas yang mendapatkan raport merah yaitu di Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Dinas Sosial, Itu yang menjadi PR Pemkab Madiun sehingga kedepan harus segera diperbaiki," terang Muchlikun Hadi dari Ombusman Perwakilan Jatim.

Sementara itu, penilaian terhadap standart pelayanan publik kepada pemerintah kabupaten madiun oleh ombudsman, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menyampaikan terimakasih. Menurut Bupati, ini merupakan tindak lanjut dari penghargaan yang diterimanya di jakarta pada tahun lalu terhadap kepatuhan pelayanan publik. 

Bupati yang akrab disapa kaji Mbing menambahkan, bahwa penghargaan tersebut bukan sesuatu yang terlalu dibanggakan ini adalah standart bahwa kita wajib bisa memiliki standart pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kita sekarang sebenarnya sudah memperbaiki apa yang menjadikan penilaian itu jelek. Karena Penilaian yang dilakukan ombudsman itu di tahun 2019 waktu H. Ahmad Dawami baru menjabat sebagai Bupati dan ini tindak lanjut dari penghargaan tahun kemarin.

“kita lihat rillnya dilapangan, yang baik belum tentu dapat diterima seluruh masyarakat kabupaten madiun, sehingga kita melihat sisi prioritas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," ungkap Bupati Madiun.

Terhadap OPD yang mendapatkan raport merah, Bupati Madiun sudah melakukan perbaikan untuk ditahun 2020. Seperti contoh penerangan jalan umum diruas-ruas jalan kabupaten madiun yang saat ini sedang melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk melakukan pengerjaan tersebut dan sekarang prosesnya sudah sampai di Bappenas.dak

 

Berita Layanan Publik Lainnya