Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah, M.Arifin.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Berikan Karpet Merah untuk Investasi,

Ranperda RZWP3K Banten Wajib Ditolak!

JAKARTA (Realita) - Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sampai saat ini masih menyelesaikan pembahasan Rancangan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ranperda RZWP3K).

Sekjen KIARA, Susan Herawati.

Perda RZWP3K merupakan mandat UU 27 Tahun 2007 jo UU 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Di dalam dokumen Ranperda RZWP3K yang telah disusun, disebutkan sejumlah alokasi peruntukkan ruang di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, yang terdiri dari proyek pariwisata, pelabuhan, pertambangan, industri, energi, konservasi, pipa bawah laut, dan kawasan strategis nasional. Dilihat dari peruntukkan ruang, permukiman nelayan di Banten tak memiliki tempat dalam draf Ranperda ini. Dengan demikian, pada dasarnya Ranperda ini tidak berpihak terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional.

Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) (2019) mencatat, luasan terbesar dalam Ranperda adalah kawasan strategis nasional seluas 54.44 persen. Sisanya, dibagi oleh perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan hal tersebut, KIARA mengajak masyarakat untuk menolak Ranperda RZWP3K karena disusun bukan untuk kepentingan masyarakat.

“Masyarakat harus menolak Ranperda RZWP3K Provinsi Banten karena disusun untuk kepentingan investasi reklamasi, tambang, pariwasata, dan lain sebagainya,” tegas Sekjen KIARA, Susan Herawati dalam keterangan persnya yang diterima, Kamis (22/8/2019).

Untuk itu, Susan menegaskan bahwa Ranperda RZWP3K Provinsi Banten tidak memberikan ruang yang adil untuk permukiman nelayan. Padahal, provinsi ini memiliki rumah tangga nelayan tradisional sebanyak 9.235, yang terdiri dari 8.676 keluarga nelayan tangkap dan 559 keluarga nelayan budidaya.

“Inilah bentuk ketidakadilan sekaligus bentuk perampasan ruang yang akan dilegalkan melalui Perda,” katanya.

KIARA mencatat adanya alokasi ruang untuk perikanan tangkap, tapi itu berada di titik-titik terjauh yang kecil kemungkinan dapat diakses oleh nelayan tradisional dengan menggunakan kapal di bawah 10 GT. “Pertanyaannya adalah, untuk siapakah kawasan perikanan tangkap tersebut dialokasikan?” tanya Susan.

Selain itu, dengan memperhatikan data alokasi ruang di atas, sangat terlihat arah pembangunan laut di provinsi Banten yang berorientasi pembangunan infrastruktur melalui KSN (Kawasan Strategis Nasional) sekaligus pembangunan ekstraktif-eksploitatif melalui proyek pertambangan. Belum lagi alokasi ruang untuk proyek reklamasi yang berada di 54 kawasan pesisir Banten. 

“Proyek-proyek ini dipastikan akan menggusur ruang hidup masyarakat pesisir,” katanya. “Tak ada pilihan lain bagi masyarakat kecuali menolak Ranperda RZWP3K yang memberikan karpet merah bagi investasi, tetapi merampas ruang hidup masyarakat pesisir, khususnya nelayan,” pungkas Susan.sed

 

Berita Nasional Lainnya