Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Felixianus Ali.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
BPN Jalin Kerjasama Lintas

Sektoral dengan Kejaksaan RI

JAKARTA (Realita) - Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersepakat bersama-sama Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk sinergisitas antar instansi pemerintah.

ST BURHANUDDIN DAN SOFYAN A DJALIL BERSERTA JAJARANNYA.

Kerjasama tersebut dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak, dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Kesepakatan kerjasama tersebut ditandatangani Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Sofyan Djalil dengan Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin bertepatan acara dengan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/02).

Jaksa Agung juga menegaskan pihaknya akan mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara pada jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam mendukung pembangunan strategis pemerintah.

“Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan memberikan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, maupun BUMN/BUMD,” kata Jaksa Agung.

Mantan Jamdatun diera Jaksa Agung Basrief Arief, mengatakan melalui kejaksaan (bidang Datun) memiliki peranan strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Kementerian ATR/BPN baik selaku tergugat maupun penggugat, serta dalam proses litigasi persidangan di pengadilan maupun non litigasi di luar sidang.

“Melalui mediasi dan negosiasi dengan cara pemberian legal opinion (pendapat hukum), legal assistance (pendampingan hukum) maupun legal audit (audit hukum),”ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, kejaksaan juga memberikan support dalam tugas dan fungsi Kejaksaaan melalui Pusat Pemulihan Aset pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, senantiasa sinergis dalam upaya penelurusan, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset terkait tindak pidana dan aset lainnya di dalam maupun di luar negeri.

Tidak hanya itu saja, Jaksa Agung memerintahkan segenap jajaran Kejaksaan RI untuk meneguhkan komitmen agar sungguh-sungguh, secara aktif menjalankan peran, memberikan kontribusi dukungan dan perhatian intensif, dengan segenap pikiran, daya dan tenaga bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuju ‘Indonesia Maju’.

“Serta mensosialisasikan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama ini guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun daerah,”ucapnya

Ditegaskan Jaksa Agung, Nota Kesepakatan ini meliputi, Pemberian dukungan data dan/atau informasi, Penegakan hukum di bidang agraria/pertanahan; Pembentukan tim rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Selain itu, lanjutnya, Korps Adhyaksa juga memliki tanggungjawab sebagai pengamanan pembangunan strategis; Pelacakan aset; Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah; Pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya.

Termasuk, percepatan sertifikasi tanah aset Kejaksaan Republik Indonesia; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang tentunya kedepannya diharapkan akan ditindaklanjuti dengan kerjasama pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas para personil masing-masing jajaran; dan kerja sama lainnya yang disepakati.

Jaksa Agung, kerjasama ini akan mampu menjadi bagian terintegrasi dan mendukung terlaksananya penegakan hukum khususnya upaya pemulihan aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

“Terlebih pula mencegah adanya penyimpangan pada tahapan-tahapan pembangunan infrastruktur, seperti tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mulai dari perencanaan hingga penyerahan hasilnya,” jelasnya.

Dengan semangat dan landasan komitmen yang kuat, sambungnya, untuk membuat Indonesia yang lebih baik, melalui upaya menjalin hubungan secara strategis dan koordinatif untuk saling menjaga dan saling mendukung.

“Kerjasama lintas sektoral yang merupakan sebuah kewajiban untuk memberi penguatan dan menjaga supaya semua agenda Pembangunan menuju “Indonesia Maju” dapat terlaksana dengan baik, agar hasilnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Burhanuddin.

Jaksa Agung juga memerintahkan seluruh jajarannya agar terhindar dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan lain yang dapat memasuki ranah pidana, sehingga kita harapkan kepentingan publik dalam setiap proses yang berkaitan dengan peran dan fungsi BPN dapat terlayani dengan baik’.

Termasuk, lanjutnya, fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI dalam hal penyusunan dan penetapan kebijakan pertanahan dan pelaksanaan pengadaan tanah dapat didukung dengan fungsi penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Sopyan Djalil mengatakan Mou tersebut merupakan bagian dari sinergi instansi pemerintah.

"MoU ini merupakan sinergi antara instansi pemerintah," lanjutnya. hrd

 

Berita Hukum Lainnya