Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Iskandar, Rossy, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Moh.Syaifullah, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Mukarrom Hidayat

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
BPOM Gelar

Lokakarya Pengawasan Obat

SURABAYA (Realita)- Prioritas perkuatan pelayanan publik merupakan bentuk dukungan BPOM RI kepada industri agar mampu menyediakan kebutuhan obat dan makanan bagi masyarakat serta meningkatkan ekonomi nasional melalui produk obat dan makanan yang kompetitif.

Kepala BPOM RI Penny K. Lukito saat memberikan keterangan pers di Ballroom Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (12/3/2019) sore.

Penyempurnaan sistem pelayanan publik diantaranya dilakukan melalui lokakarya bersama lintas sektor. 

BPOM menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Sinergisme dengan Mitra Kerja BPOM di Ballroom Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (12/3/2019) sore. Acara dibuka oleh Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito, serta dihadiri Anggota VI dan jajaran BPK RI, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gabungan Pengusaha Makanan  Minuman Indonesia (GAPMMI) Jawa Timur serta perwakilan pelaku usaha di bidang pangan.

Kepala BPOM RI, Bu Penny (panggilan akrabnya) menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik dilakukan dalam merespon revolusi industri 4.0 untuk mendorong industri obat dan makanan sebagai salah satu dari lima sektor prioritas nasional agar mampu berkontribusi dalam perekonomian nasional.

“Lokakarya ini menjadi forum komunikasi dua arah dan interaksi antara BPOM dan lintas sektor untuk menjaring saran serta masukan konstruktif guna perbaikan sistem pelayanan publik sehingga terwujud pelayanan prima bagi pelaku usaha dan masyarakat,” tegasnya saat membuka lokakarya.

Peningkatan kualitas pelayanan publik lanjutnya, menjadi prioritas BPOM melalui deregulasi dan simplifikasi bisnis proses dengan tetap mengutamakan pemenuhan standar keamanan, khasiat, dan mutu obat dan makanan. Survei Kementerian PAN-RB terhadap Indeks Persepsi Pelayanan BPOM 2,92 dari skala 4 pada tahun 2016, meningkat menjadi 3,21 pada tahun 2017, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional K/L (3,17). 

Penny menambahkan, perbaikan pelayanan publik dilakukan pada tahap pre dan post-market. Pada tahap pre-market, telah diterbitkan Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Kedua peraturan tersebut merupakan dukungan terhadap Nawacita ke-7 dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan Nawacita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui pengawasan Obat dan Makanan.

Keberpihakan BPOM terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pangan ditunjukkan dengan menerapkan keringanan 50% dari tarif pendaftaran sesuai dengan Peraturan BPOM No. 9 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif 50% dan Rp0,00 Atas PNBP Yang Berlaku Pada BPOM Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Industri Rumah Tangga Pangan, Untuk Kebutuhan Donasi, Dan Berkaitan Dengan Kejadian Luar Biasa Atau Bencana.

Sampai dengan tahun 2018, BPOM telah melakukan pembinaan terhadap 930 pelaku usaha UMKM bidang pangan, 78 diantaranya telah mendapatkan nomor izin edar (NIE) MD dari BPOM untuk 191 produk. Ke depan akan terus diperluas dengan mengembangkan kerjasama Public-Private untuk mendukung UMKM.

Upaya lain berupa perluasan cakupan bimbingan teknis pengawasan bersama lintas sektor, penguatan penindakan pelanggaran Obat dan Makanan, serta penguatan koordinasi pengawasan pusat dan daerah yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam kesempatan lokakarya ini, Kepala BPOM menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) pangan kepada 10 pelaku usaha yang produknya telah memenuhi persyaratan. Selain itu, BPOM juga memfasilitasi pelaku usaha yang masih dalam proses pendaftaran untuk mengikuti desk konsultasi.

"Kami berharap ke depan pelaku usaha tetap berkomitmen untuk menjccaga kualitas produk yang beredar. BPOM akan terus bergerak meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutup Kepala BPOM RI. end

 

Berita Sains Lainnya