Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Demmas Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Bukan lagi Negara Berkembang,

Indonesia Harus Perkuat UMKM dan Koperasi

JAKARTA (Realita)- Langkah Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari status negara berkembang harus dipandang sebagai tantangan.

Carmelita Hartoto.

Karena itu, baik kalangan dunia usaha maupun pemerintah perlu bekerja keras untuk meningkatkan daya saing.

Pandangan ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah, dan Kepala Ekonom BNI Kiryanto.

Kebijakan yang dirilis Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (United Stated Trade Representative atau USTR) tentu tidak berhenti pada prestise karena Indonesia bukan lagi negara berkembang, melainkan juga menghadirkan dampak negatif, terutama bagi eksportir, karena hilangnya insentif dagang yang selama ini dinikmati.

Selain Indonesia, negara lain yang turut dicoret Paman Sam dari daftar negara berkembang adalah China, Brasil, India, dan Afrika Selatan. Dengan demikian, Indonesia dan negara-negara dimaksud masuk dalam jajaran negara maju dalam perdagangan internasional.

“Bagaimanapun banyak hal yang diuntungkan. Tapi, tentu kita di pengusaha harus lebih giat lagi bagaimana meningkatkan cash flow perusahaan. Terutama untuk pasar ekspor," ujar Carmelita Hartoto dilansir Sindo di Jakarta kemarin.

Selain sektor usaha, dia mengatakan, pemerintah juga harus memberikan perhatian pada kemudahan berusaha. “Tetap ada sektor-sektor usaha lain yang butuh perhatian pemerintah misalnya kemudahan dalam hal pembiayaan. Di sisi lain, jangan sampai status ini juga membuat kita terlena dengan memberikan kemudahan yang sama dengan investasi asing,” ucapnya.

Dalam pandangan Carmelita, Indonesia akan terus menghadapi berbagai tantangan pada masa-masa mendatang. Karena itu, dia kembali menekankan pentingnya kesiapan bersaing dengan negara-negara maju lainnya harus direncanakan sedini mungkin. “Terutama rencana yang berkaitan dengan kebijakan di sektor moneter dan fiskal. Kebijakan itu juga harus setara dengan negara lain yang maju seperti negara tetangga di ASEAN,” katanya.

Herman Khaeron juga realistis melihat situasi perdagangan dunia semakin menantang dan Indonesia harus selalu siap menghadapinya, termasuk menghadapi pasar bebas. Menurut dia, bagi Indonesia yang penting adalah berusaha bagaimana memperkuat basis pembangunan ekonomi nasional.

"Kita harus kuat pada keunggulan komparatif kita, yaitu sektor perikanan, kelautan, dan agraris. Kemudian kita juga memiliki keuntungan pasar yang besar," ujar Herman hari ini di Jakarta.

Indonesia juga harus memperkuat jangkar perekonomian nasional. Caranya dengan mengedepankan sektor UMKM dan koperasi. Langkah ini penting karena akan menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus memperkecil kesenjangan. "Harus ada pengembangan teknologi dan akselerasi dalam riset. Keduanya harus bisa menjadi prioritas agar Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara maju," ujar Herman.

Piter Abdullah mengakui pencabutan fasilitas AS berdampak negatif terhadap ekspor Indonesia ke AS karena Indonesia akan sulit bersaing untuk masuk AS. Kendati demikian, di sisi lain dia melihat Indonesia tidak bisa selamanya bergantung pada fasilitas generalized system of preferences (GSP). Untuk itu, peningkatan daya saing produk dalam negeri perlu dilakukan secepatnya."Kita harus siap dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi. Dengan demikian, kita mampu bersaing tanpa fasilitas,” tuturnya.

Adapun Kiryanto justru meminta Indonesia harus menyambut gembira pencabutan status negara berkembang Indonesia karena dianggap kekuatan perekonomian di mata AS. Dia mengakui status baru menimbulkan konsekuensi dengan hilangnya kenyamanan, kenikmatan, dan kemewahan yang selama ini diperoleh. Namun, dia menekankan bahwa hal tersebut masalah biasa yang harus dihadapi dan dicarikan solusi.

"Kita tidak perlu gaduh, panik, dan gugup, tetapi tetap tenang dan optimistis menyikapinya dengan menyiapkan langkah-langkah kebijakan yang taktis supaya kebijakan AS itu tidak berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia," ucap Kiryanto.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga harus mencari pasar di luar AS yang masih kompetitif. Untuk itu, pemerintah perlu berkoordinasi dengan pelaku dunia usaha atau asosiasi industri seperti Kadin untuk merumuskan kebijakan bersama sehingga kebijakannya benar-benar membumi dan bisa implementatif.

"Kita juga harus mewaspadai negara-negara mitra dagang AS yang menjadi kompetitor sehingga kita dapat mengalahkan mereka dalam memasuki pasar AS. Karena, bagaimanapun pasar AS berkontribusi signifikan untuk ekspor produk kita," ujar Kiryanto.sin

 

Berita Ekonomi Bisnis Lainnya