Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Cegah Money Politik,

Perlu Ada Lembaga Peradilan Kepemiluan

JAKARTA (Realita) - Hingga kini persoalan money politics (politik uang), dinasti politik dan menggerakan ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih saja berlangsung.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai faktor penyebabnya lantaran Indonesia belum ada lembaga peradilan khusus pemilu dan pilkada.

“Selama ini saya lihat proses itu hanya dilakukan di Gakkumdu dan jumlah yang vonis pidana hanya dihitung dengan jari,” kata Jerry melalui rilis yang diterima media ini, Sabtu (4/7/2020).

Untuk itu kata Jerry, perlu adanya lembaga ini atau langsung saja ditangani Bawaslu sekaligus lembaga pengawasan. Lantaran, ukuran uang lebih tinggi dari harga diri.

“Masakan di militer ada Mahmil, di ASN ada SatPol PP di kepemiluan harus ada. Nanti pemberi uang barang dan jasa bisa dijerat Undang-undang. Apakah UU No 7 Tahun 2017 atau seperti apa,” kata dia.

Dia mencontohkan 7 kasus politik uang jelang Pemilu dan Rp1 Miliar di mobil hingga Rp 500 juta di lobi hotel sudah tak terdengar. Bahkan survei dari satu lembaga 2014 silam 34 persen pemilih pernah ditawari suap.

Bahkan ucap Jerry, survei dari LIPI tahun 2019 lalu 40 persen responden menerima uang tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. 37 persen lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih.

Jadi menurut Jerry, untuk memutus rantai ini harus ada polisi kepemiluan.

Begitu pula menurut survei SPD ujarnya, rata-rata sekitar 60 persen pemilih ketika ditawari politik uang dari kandidat beserta perangkat turunannya mengaku akan menerima.

Bahkan katanya, 7.132 kasus yang ditangani Bawaslu pada Pemilu 2019 lalu. Ada 343 kasus pelanggaran pidana, 5.167 kasus pelanggaran administratif, 121 kasus pelanggaran kode etik, dan 696 kasus pelanggaran hukum lainnya.

Kalau tak ada lembaga khusus peradilan Pemilu, maka praktik politik uang dan mahar politik bahkan transaksional masih tumbuh subur di negeri ini.

"Sementara kalau ada polisi pemilu maka semua kasus bisa ditangani dan bisa dipidana," ungkapnya. Beb

 

Berita Politik Lainnya