Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Mukarrom

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Dalam Penggunaan Pasal Makar,

Jokowi Dianggap Lebih Baik ketimbang Soeharto

JAKARTA (Realita)- Implementasi pasal tentang makar (aanslag) yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP, kini dinilai berbeda dibanding era Orde Baru (Orba).

Jokowi.

Penggunaannya, kata pengamat hukum C Suhadi, sangat represif atau menekan, dan tidak terukur.

"Malah pasal-pasal makar oleh pemerintah Orba telajokowh dianggap sebagai pelindung kekuasaan yang sangat ampuh," ujar Suhadi di Jakarta, Senin (13/5).

Seiring berjalannya waktu, kata Suhadi, penggunaan pasal makar tidak lagi represif akan tetapi mengedepankan peran-peran dialog. Sehingga lambat laun pasal ini menjadi pasal karet.

"Artinya, bukan lagi dari niatnya dari perbuatan itu yang dikedepankan akan tetapi tujuan besar dalam membangun berbangsa dan bernegara. Dan itu yang sangat dimiliki oleh Presiden kita Bapak Jokowi," kata dia.

Menurut Suhadi, sebagai presiden, Jokowi cukup 'baik' menyikapi pihak-pihak yang menyerangnya, sampai bertentangan dengan pasal makar. Jokowi cenderung tak menggubris pihak-pihak yang sesungguhnya bisa dijatuhi hukuman berat tersebut.

"Berkaitan dengan kekuasaan dan atau menyangkut nama baiknya bila dihina atau dicaci maki, beliau diam saja tanpa bereaksi apalagi melawan yang sebetulnya sangat bisa dilakukan," tuturnya.

Suhadi memandang, penggunaan pasal makar yang tak represif oleh Jokowi sangat bijaksana. Sebab di era sekarang, kebijakan atau sikap pemimpin yang otoriter tak lagi tepat.

"Untuk membangun bangsa yang besar ini, memang pada akhirnya bukan lagi sikap otoritarian yang menakut-nakuti rakyat, akan tetapi lebih mengedepankan sikap kebapakan yang mengayomi," jelasnya.

Namun dalam kasus dugaan makar oleh Kivlan Zen, Suhadi mengkritik alasan pencabutan pengajuan cekal mantan jenderal TNI bintang dua itu oleh Polri. Sebab dalih pencabutan yakni paspor yang menjelang habis masa berlaku, serta Kivlan yang dinilai kooperatif, tak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

"Dari sisi hukum kedua alasan Polri kurang tepat, karena tidak terkait langsung dengan proses hukum. Saya lebih setuju dicabutnya ijin cekal, tidak lain adalah untuk mengedepankan jalur dialog yang terukur bahwa pemilu berakhir dengan kegembiraan milik semua rakyat Indonesia," jelas dia.

"Namun apabila jalur dialog sebagai goodwill semua pihak dalam mengakomodir kepentingan semua pihak juga tidak terlaksana, suka dan tidak suka proses hukum sebagai jalan akhir yang harus dihormati dan semua orang yang menjadi bagian dalam proses hukum harus menerimanya tanpa perlu menyebut penegak hukum yang tidak netral," imbuh pimpinan organisasi relawan Jokowi-Ma'ruf Amin, Negeriku Indonesia Jaya (Ninja).kik

 

Berita Politik Lainnya