Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Rossy, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Moh.Syaifullah, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Mukarrom Hidayat

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Dampak Berkembangnya Pembangunan di Madiun,

Pemerintah Revisi RTRW

MADIUN (Realita)- Makin pesat dan berkembang pembangun di kabupaten Madiun beberapa tahun terakhir membuat Pemerintah Kabupaten Madiun merevisi rencana tata ruang wilayah 2009-2029.

Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Edi Bintardjo.

Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Edi Bintardjo saat dijumpai di ruang kerjanya, Selasa (9/7/2019).

"Dinamika pembangunan di Kabupaten Madiun saat ini makin pesat seiring  perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ke Caruban. Hal ini merubah secara umum kaitannya dengan RTRW Kabupaten Madiun," ujar Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Edi Bintardjo.

Pesatnya pembangunan di Kabupaten Madiun merupakan dampak dari pembangunan jalan tol yang sudah selesai dibangun di wilayah kabupaten Madiun. Sehingga secara otomatis menjadi daya tarik dan mendorong perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi disekitar ruas tol Madiun-Surabaya.

"Termasuk pembangunan rel kereta api double track maka diikuti peningkatan status stasiun Caruban, Saradan dan Babadan. Harapan kami stasiun Caruban yang berada didalam ibu kota bisa mengakomodir lebih banyak kereta eksekutif singgah di stasiun tersebut. Pasalnya saat ini baru satu kereta eksekutif yang berhenti di stasiun Caruban," Tambah Edi.

Kedepan pria yang juga menjabat Plt kadis Pertanian dan perikanan itu menambahkan stasiun di Babadan perencanaannya akan dijadikan stasiun kargo.

“Kondisinya relevan dengan dua jalur pintu tol di Dumpil dan Muneng serta adanya kawasan industri di Pilangkenceng. Seiring dengan pesatnya angkutan barang dan orang maka ruas jalan Muneng-Balerejo,maka diusulkan menjadi jalan propinsi. Untuk itu perlu diakomodir dalam revisi RTRW Kabupaten Madiun termasuk wilayah perkotaan Caruban," kata Edi.

Terkait dasar hukum revisi RTRW, Edi menjelaskan, Kabupaten Madiun sudah memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2009-2029 yang disahkan dalam bentuk Perda No 9 tahun 2011. Dengan demikian bila dilihat umurnya sudah lebih dari lima tahun. 

Lantaran sudah mencapai delapan tahun sudah saatnya untuk melakukan revisi RTRW, hal tersebut lanjut Edi sudah sesuai Undang-Undang No 9 Tahun 2007, tentang penataan ruang dan peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang   peninjuan kembali RTRW. Tidak dipungkiri akan ada dampak dari revisi RTRW namun hal itu khususnya pembagian ruang sudah disesuaikan dengan kondisi terkini. Segala kemungkinan dengan adanya perubahan itu sudah bisa diantisipasi baik dari aspek struktur ruang maupun pola ruangnya.

"Dengan revisi ini maka kita sudah mengakomodir aturan-aturan yang terbaru. Contohnya tata raca penyusunan RTRW yang sudah berubahan sistematikanya," jelasnya.

Secara terpisah saat dikonfirmasi Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Madiun, Dedy Suryadi menambahkan bahwa peninjauan kembali RTRW tersebut sudah dilakukan Bappeda setahun yang lalu. Hal itu menurutnya sebagai dasar untuk melakukan revisi RTRW.

"Kita harus melakukan kajian RTRW. Hasil kajian dan rekomendasinya untuk RTRW 2009-2029 perlu dilakukan revisi," kata Dedy kepada Realita.co.

Sebagai tindak lanjut merevisi RTRW serta dari berdasarkan keputusan bupati tentang rekomendasi RTRW. Pada bulan Juni lalu, Pemkab Madiun bekerjasama dalam menyusun dokumen revisi RTRW dengan pusat studi perencanaan pembangunan regional UGM. 

"Hasil kerjasama itu nanti akan menghasilkan materi teknis, peta-peta, naskah akademik. Kami harapkan Desember tahun ini sudah selesai penyusunan dokumennnya," kata Dedy.

Untuk keperluan penyempurnaan RTRW, didalam pelaksanaan revisi nanti pihak Bappeda akan banyak menggelar diskusi dan FGD. Hal itu untuk bisa mengakomodir dan masukan dari masyarakat.

Selain itu lanjut Dedy, revisi RTRW itu juga menyusun struktur ruang terkait sistem jaringan baik jalan, air, listrik hingga gas. Selain itu mengatur pola ruang yakni mengatur pemanfaatan ruang seperti untuk kehutanan, pertanian hingga pemukiman.

"Kami juga menyusun kawasan strategis perkotaan, industri, selingkar Wilis, dan kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Kota Madiun," ungkap Dedy.

Revisi RTRW akan disinkronkan dengan visi dan misi kepala daerah hingga RPJMD. Untuk revisi RTRW terdapat tiga tahapan mulai dari penyusunan dokumen selama lima bulan, proses rekomendasi badan informasi geopsasial (perpetaannya) dan gubernur untuk melihat selaras tidaknya dengan visi dan misi gubernur.

"Selanjutnya butuh persetujuan dari Kementerian ATR terkait RTRPN. Usai mendapatkan persetujuan dari Kementerian ATR, revisi RTRW dibahas oleh DPRD Kabupaten Madiun sekitar pertengahan tahun 2020. Diperkirakan, perda revisi RTRW sudah selesai dibahas dan disahkan tahun 2021,”pungkas Dedy 

 

Berita Layanan Publik Lainnya