Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Dampak Penundaan Pilkada Serentak

di Tengah Pandemi Covid-19

PANDEMI Covid-19 yang terjadi hampir diseluruh permukaan bumi berdampak dengan ditundanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia, yang menurut rencana akan digelar di 270 daerah. 

Walaupun, penundaan Pilkada Serentak belum ada payung hukumnya, namun Komisi Pemilihan Umum RI tetap melakukan penundaan guna memutus mata rantai penularan virus Covid-19. 

Penundaan Pilkada selama ini diatur di ketentuan Pasal 120 UU No.1/2014, itupun ditujukan hanya untuk satu daerah saja, tidak seluruh daerah di Indonesia. 

Dalam ketentuan Pasal 120 dinyatakan bahwa penundaan pilkada dapat dilaksanakan apabila di satu daerah terdapat sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan, sehingga akan dilaksanakan pemilihan lanjutan.

Pelaksanaan pemilihan lanjutan itu dimulai dari tahapan yang terhenti (tidak dimulai dari awal).

Jika memang diputuskan Pilkada Serentak 2020 harus ditunda di seluruh daerah karena wabah virus Covid-19, maka harus dilakukan Perubahan UU Pilkada dengan memberikan Pasal tambahan tentang penundaan Pilkada seluruh daerah. Perubahan UU Pilkada tersebut bisa dengan penerbitan Perppu karena bersifat mendesak.

Penambahan Pasal yaitu: Pasal 120A dan penambahan ayat di Pasal 122 yaitu ayat (2a) dengan redaksi sebagai berikut:


Pasal 120A

(1) Dalam hal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana sosial atau gangguan lainnya yang bersifat nasional yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan di sebagian besar atau seluruh daerah tidak dapat dilaksanakan secara serentak maka dilakukan Pemilihan Serentak Lanjutan.

(2) Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.


Pasal 122

(2a) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan Serentak dan jadwal Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR. 

Yang menarik perhatian dari penundaan Pilkada yakni masa berakhirnya Kepala Daerah pada bulan Februari 2021. 

Jika pelaksanaan Pilkada serentak dilakukan sebelum bulan Februari, 

Karena sifatnya penundaan, maka ketentuan Pasal 201 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2020 harus pada bulan September tidak perlu diubah, sebab judulnya tetap Pilkada Serentak 2020 hanya bersifat lanjutan.

Dan bila Pilkada lanjutan dilaksanakan setelah februari maka jabatan kepala daerah diganti dengan Penjabat Kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai tingkatannya.

Kalau penundaannya sampai melewati masa bakti kepala daerah (melewati Februari 2021) maka semua calon tidak ada lagi yang berstatus petahana karena semua kepala daerah yang sudah habis masa baktinya diganti oleh "penjabat kepala daerah" yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai tingkatannya.

Jadi hikmahnya apa? Tentu kompetisinya akan lebih adil karena tidak ada lagi petahana yang bisa memanfaatkan APBD dan menggerakkan birokrasi untuk pemenangannya, karena semua petahana sudah diberhentikan. 

Heri Darmawan 

PPK Sukmajaya-Depok dan Jurnalis

 

Berita Politik Lainnya