Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Follow The Sun

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Dana e-KTP Tidak

ke GP Ansor

JAKARTA (Realita) - Tudingan mantan bendahara umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dinilai tidak memiliki dasar ketika menyebut ada dana e-KTP yang diduga mengalir ke area Kongres GP Ansor yang digelar di Surabaya, pada Januari 2011 lalu .

“Tidak betul itu,” tangkis mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, ketika bersaksi dalam sidang dugaan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (6/4).

Anas Urbaningrum saat ditahan KPK, beberapa waktu lalu.

Karena itu, Anas memohon kepada majelis hakim untuk mengonfrontir antara dirinya dengan Nazaruddin dalam sebuah persidangan. “Biar ada kejelasan, siapa yang menyampaikan fakta, dan siapa yang sekadar fiksi,” ujar Anas.

Pernyataan Anas tersebut menjawab majelis hakim terkait perintahnya kepada Nazaruddin untuk membantu Khatibul Umam Wiranu yang akan maju sebagai bakal calon ketua umum GP Ansor. Atas perintah itu, Nazaruddin mengaku memberikan uang 400.000 dolar US kepada Umam.

Anas mengaku kenal dengan Khatibul Umam Wiranu karena sama-sama aktivis yang berasal dari kalangan Nahdliyin. “Saya tidak pernah memerintahkan (Nazaruddin membantu danan untuk Umam),” tandas Anas.

Ia mengaku hadir pada acara Kongres GP Ansor itu bersama mantan ketua umum GP Ansor, Saifullah Yusuf yang kini menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Timur dan Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham.

Tetapi, menurut Anas, kehadirannya ke kongres tersebut karena undangan sebagai pemateri dalam rangkaian acara kongres tersebut. Dengan demikian, imbuh Anas, tidak ada kaitannya dengan pencalonan Khatibul Umum Wiranu.

Sebelumnya, Khatibul Umam Wiranu yang kini duduk sebagai anggota Komisi VIII DPR RI asal Fraksi Partai Demokrat kepada Realita.co, membantah kabar tersebut. “Apa sampean percaya ? Saya aja kaget. Itu benar-benar mengagetkan buat saya,” ujar Umam saat itu.

Ia mengaku tidak pernah tahu tentang aliran dana yang diduga berasal dari proyek pengadaan e-KTP. “Saya haqqul yakin tidak pernah terima uang dari proyek itu,” tandas pria kelahiran Purwokerto tersebut.

“Saya ini orang yang paling awal tidak setuju dengan proyek pengadaan e-KTP dengan nilai total Rp 5,9 triliun itu. Jadi, ketika nama saya disebut-sebut, ya kagetlah,” tandasnya.

Ia mengaku bahwa penyidik KPK pernah memeriksanya sebagai saksi dan menanyakan tentang alasan tidak mau menandatangani dalam dokumen persetujuan. “Saya jelaskan (kepada penyidik KPK), ada yang janggal pada harga-harga di beberapa titik, sehingga saya meragukan hal itu bisa diaduit secara benar atau tidak,” paparnya. war

 

Berita Hukum Lainnya