Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah, M.Arifin.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Darurat Sipil Potensi

Runtuhkan Demokrasi hingga Investasi

JAKARTA (Realita) - Direktur Eksekutif TIDI, Arya Sandhiyudha, mengutuk tindakan penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif TIDI, Arya Sandhiyudha.

Meski demikian perlu adanya perlu kajian secara menyeluruh dan mendalam terkait respon penusukan itu, oleh sejumlah pihak yang menginginkan perlunya Indonesia diterapkan darurat sipil.

Arya yang juga merupakan peraih Doktor bidang Ilmu Politik dan Hubungan  Internasional dari Turki  ini, mengatakan

pengaktifan darurat sipil memicu lahirnya rezim hukum baru dimana pengabaian dan pelanggaran konsep hukum positif ada dengan legitimasi status darurat sipil. 

Sementara di Indonesia saat ini, tak ada kebutuhan mendesak, karena hukum yang saat ini ada sebenarnya masih dapat digunakan secara efektif untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa Wiranto. Lantaran dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme sudah dapat melokalisir permasalahan itu. 

"Biasanya status darurat sipil digunakan pada saat kondisi konflik sosial seperti pemberontakan, kerusuhan atau bencana alam yang tidak dapat diatasi oleh alat kelengkapan secara biasa. Penusukan kemarin rasanya tidak cocok masuk dalam kondisi darurat sebagaimana disebutkan dalam UU 23 prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya itu," kata Arya kepada Realita.co, Selasa (15/10/2019). 

Arya juga menegaskan, kondisi penusukan itu sepertinya tidak juga masuk dalam kategori mengancam kedaulatan negara yang memenuhi klausul jika tidak dinyatakan darurat maka kondisi Negara akan runtuh.

"Saya sendiri lebih melihat bahwa kondisi penusukan, meski memilukan belum sampai derajat ancaman objektif yang mengakibatkan kondisi yang memicu hadirnya rentetan ancaman yang mengancam kedaulatan dan pemerintahan pada umumnya. Mungkin, kalau pembantaian di Wamena oleh separatis yang jadi latar darurat sipil terbatas mungkin lebih diterima. Justru wacana darurat sipil yang dapat merobohkan negara karena akan disusul krisis ekonomi dan investasi lari," ucapnya. 

Arya yang juga diketahui sebagai penerima Master bidang Studi Strategis dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura ini, menegaskan penetapan darurat sipil memungkinkan lahirnya benturan dan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan HAM  merugikan Indonesia dari aspek indeks demokrasi dan aspek ekonomi. 

"Status darurat sipil akan membuka ragam pembenaran untuk melakukan penyadapan secara massif, melakukan pelarangan konten radio dan tv, melakukan penggeledahan badan dan rumah, membatasi orang keluar rumah dan menyita barang barang dengan dalih bertentangan dengan ketertiban umum dan masih banyak lagi (lihat Pasal 8 sd.20 UU 23 prp 1959)," jelasnya.

Arya menambahkan, penetapan status darurat semestinya upaya terakhir menghadapi permasalahan yang timbul.  Hanya manakala tidak ada upaya lain dalam hukum yang dapat menyelesaikannya. Penetapa status darurat itu juga, akan melumpuhkan instrumen Hukum dan meruntuhkan negara Hukum. 

"Penerapan status darurat merupakan salah satu bentuk tegas constitutional dictatorship yang berbahaya. Hal ini disebabkan hilangnya sejumlah kebebasan yang digantikan dengan komando terpusat pada kepala negara. Seharusnya ini langkah terakhir, paling akhir dan bukan merupakan gagasan coba-coba semata," tutupnya.

 

Berita Politik Lainnya