Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Data Kemiskinan Antara BPS dan

Kemensos Disoal Fraksi DPRD Kota Madiun

MADIUN (Realita)- Prosentase data kemiskinan di wilayah Kota Madiun dipertanyakan sejumlah fraksi.

Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda RPJMD 2019-2024, Rabu (9/10).

Pasalnya, sajian data antara  Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos) tidak sesuai. Hal itulah yang membuat bingung para wakil rakyat. 

Dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi atas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024, Rabu (9/10/2019), fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Mantab menemukan angka kemiskinan versi BPS hanya mencapai 4,51 persen. Sedangkan data Kemensos sebesar 11,3 persen.   Padahal pengentasan kemiskinan itu menjadi salah satu program prioritas yang telah tertuang dalam RPJMD 2019-2024.

“Penentuan keakuratan data tentang angka kemiskinan yang merupakan data penting untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nantinya diharapkan guna menanggulangi kemiskinan dengan efektif, belum tersaji dengan baik dan terkesan asal comot,” kata Jubir Fraksi Mantab, Y Rudy Wisnu Wardhana.

Pihaknya pun meminta Pemkot melakukan penelitian sendiri atau pemetaan data di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Agar dapat dijadikan bahan penyajian data sandingan yang lebih mendekati data sesungguhnya dan faktual. 

“Penentuan parameter dan indikator kemiskinan yang ditetapkan secara nasional oleh badan atau kementerian belum tentu sesuai dengan kondisi daerah sebenarnya,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan, adanya perbedaan data itu kemungkinan disebabkan, karena acuan BPS berdasarkan hasil Sensus Ekonomi (SE). Sementara Kemensos mengacu penghasilan dari masing-masing orang.

“Kita menggunakan data riil yang memang kita sudah melakukan survei dengan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial saja. Kita gunakan acuan itu, karena itu sudah valid sesuai dengan penerima PKH dan lain-lain. Kalau yang BPS kita jadikan acuan pijakan untuk telaah dan sinkronisasi data kedepan,” katanya usai memimpin rapat paripurna.

Terpisah, Wali Kota Madiun, Maidi menyatakan, bahwa data yang digunakan mengacu pada peraturan pemerintah. Ia pun belum dapat menjelaskan acuan mana yang akan digunakan. Pun diminta untuk menunggu jawaban dalam paripurna selanjutnya.  

“Kalau Negara itu data yang diambil harus ditunjuk Negara, antara statistik (BPS,red) dan Kemensos. Makanya tunggu jawaban besuk,”katanya. paw

 

Berita Politik Lainnya