Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah, M.Arifin.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Datangi KPK,

Permak Desak Tuntaskan Kasus Korupsi Helikopter AW101


JAKARTA (Realita)- Ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung KPK RI Jakarta Selatan.

Ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung KPK RI Jakarta Selatan.

Kedatangan mereka guna mendesak KPK kembali menelusuri temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adanya aliaran dana terkait kasus korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland (AW 101).

"Perkembangan terakhir terkait kasus ini adalah aliran dana yang dibuktikan oleh PPATK terkait dugaan korupsi pembelian helikopter tsb ke Inggris dan Singapura, dan ini diungkapkan disidang dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI. Namun setelah itu, pengembangan kasus ini seperti mandek," kata Koordinator Aksi Agung lewat keterangan pers-nya.

Menurut dia, KPK juga telah mengatakan bahwa ada pihak oknum TNI yang tidakkooperatif dalam penyelesaian dugaan kasus korupsi ini. Padahal Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan dua Jenderal TNI untuk bisa menyelesaikan dugaan korupsi pembelian helikopter tersebut yaitu Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Panglima TNI yang sekarang menjabat Marsekal Hadi Tjahtanto.

"Kami mendapati informasi adanya dugaan aliran dana korupsi helikopter untuk pembiayaan Sekolah Pradita Dirgantara, sehingga hal ini harus diklarifikasi oleh Panglima TNI agar tidak menjadi informasi yang meresahkan Masyarakat," tuturnya.

Pada kesempatan ini Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi melayangkan sejumlah tuntutan :

1. Mendorong Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan Menhan RI, Panglima TNI dan KASAU untuk membantu KPK tuntaskan dugaan korupsi pembelian Helikopter AW 101

2. Mendesak KPK tuntaskan dugaan kasus korupsi pembelian Helikopter AW 101

3. Mengajak seluruh elemen masy Indonesia untuk ikut mengawasi pengungkapan kasus dugaan korupsi tsb sebagai wujud kecintaan kepada institusi TNI

4. Menanyakan apakah aliran dana dari kasus korupsi helikopter AW 101 untuk pembiayaan SMA Pradita Dirgantara?

5. Meminta jangan ada tekanan politik agar KPK leluasa dalam bertindak

 

Berita Hukum Lainnya