Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Antonius A

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Demmas Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Diduga Pengurus Partai,

Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukabumi Jalani Sidang Kode Etik

BANDUNG (Realita) - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi, Nuryamah binti Fahrudin menjalani sidang kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena diduga sebagai pengurus Partai Politik.

Sidang tersebut digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, jl Garut, Kota Bandung pada Kamis (13/02), dan memasuki sidang tahap perdana dengan menghadirkan pelapor, terlapor dan saksi-saksi maupun pihak terkait.

"Bahwa laporan yang disampaikan kepada DKPP RI merupakan hak konstitusional atas adanya dugaan keterlibatan salah seorang komisioner Bawaslu kabupaten Sukabumi yang tercatat pada SK kepungurusan salah satu parpol peserta pemilu," ungkap pelapor Andika Rusmana Putra melalui pesan singkat, Kamis (13/02).

Dia mengatakan dengan memegang azas praduga tak bersalah bahwa laporan yang ditempuhnya merupakan bagian dari upaya menciptakan Pengawas Pemilu yang berwibawa dan bebas dari intervensi kekuatan.

Politik manapun.

"Jika dugaan pelanggaran Kode etik tersebut terbukti, berharap DKPP RI memberikan sanksi yang seberat beratnya," imbuhnya.

Jika Kebenaran pelanggaran terbukti dalam sidang tersebut, maka DKPP patut mempertanyakan kinerja tim seleksi rekrutmen calon anggota Bawaslu kabupaten.

"Kenapa sampai terjadi adanya pengurus partai politik Peserta Pemilu sampai bisa terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten," lanjutnya.

Diketahui bahwa saat ini Kabupaten Sukabumi tengah memasuki pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 23 September 2020 mendatang.

"Apalagi di tahun 2020 di Kabupaten Sukabumi akan dilaksanakan Pemilihan Bupati, jika memang dugaan ini terbukti maka sepantasnya DKPP RI memberi sanksi yang tegas," sambungnya.

Andika yang juga anggota IKA Gmni Kabupaten Sukabumi mengatakan sidang laporan dugaan Pelanggaran Kode etik Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukabumi

dalam rangka menegakkan keadilan Pemilu,  Bawaslu merupakan lembaga vital yang mempunyai peran sangat penting, demi terciptanya Lembaga Pengawas Pemilu yang jujur adil dan mandiri serta berintegritas maka komisioner bawaslu harus terbebas dari  keterlibatan maupun afiliasi dengan kekuatan politik tertentu. hrd

 

Berita Politik Lainnya