Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Sudiharjo Gilang Premadi, Hazmi, Suwanto.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Diduga Salahgunakan Wewenang,

PT. Bumigas Adukan 3 Pimpinan KPK ke Dewas

JAKARTA (Realita) - Diduga melanggar etik, dan penyalahgunaan wewenang terkait sengketa Bumigas dan Geo Dipa, dua pimpinan lembaga antirasua beserta juru bicaranya, diadukan ke Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kuasa hukum PT. Bumigas dan Energi Boyamin Saiman di gedung Kpk.

Kuasa hukum PT. Bumigas dan Energi Boyamin Saiman mengatakan,  mereka yang diadukan ke Dewas KPK tersebut diantaranya, pimpinan KPK, Pahala Nainggolan, dan Jubir KPK Ali Fikri terkait penerbitan surat rekomendasi dugaan korupsi.

"Dugaan pemalsuan surat yang diterbitkan Pak Pahala Nainggolan itu (dijelaskan) Ali Fikri masih bahasanya seperti pimpinan yang dulu atau yang lama," kata Boyamin melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, (29/02).

Boyamin menjelaskan, apa yang dilakukan pihaknya itu, merupakan lanjutan dari langkah hukum PT Bumigas Energi yang melaporkan Pahala Nainggolan ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat rekomendasi.

Aduan tersebut tertuang dalam surat dengan nomor laporan LP/B/0895/X/2019/Bareskrim.

Seharusnya, KPK kata Boyamin, tidak mengeluarkan surat rekomendasi itu, karena kasus ini, bukanlah sebuah perkara korupsi. Dengan adanya surat tersebut, tentunya sangat merugikan kliennya. Selain surat tersebut telah beredar, Geo Dipa sambung Boyamin menjadikan surat itu sebagai salah satu alat bukti, guna menggugat Bumigas Energi ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

KPK dinilai Boyamin, seolah - olah membela Geo Dipa dalam perkara atau sengketa bisnis penambangan panas bumi ini. Tak hanya itu saja, Boyamin pun keberatan dengan pernyataan Ali Fikri yang mengatakan adanya dugaan penyimpangan tindak pidana yang merugikan negara dalam sengketa ini.

"Saya mewakili Bumigas tidak menerima dikatakan itu, karena ini semata-mata bisnis. Geo Dipa berlindung ke KPK untuk membela pelanggaran hak terhadap Bumigas. Ini yang saya perkarakan," tegasnya.

Dalam surat itu, KPK lanjut Boyamin mencantumkan Bank HSBC Indonesia dan menyebut Bumigas tidak punya rekening aktif. Padahal, lanjut Boyamin, HSBC Indonesia tidak memberikan keterangan kepada KPK.

"Pengertian saya ini bukan kewenangan KPK. Ini bukan korupsi kenapa KPK mengurusi, ini pelanggaran etik tinggi," tuturnya.

Sementara itu, Pahala Nainggolan sendiri mengaku tak masalah, Bumigas mengadukan dirinya ke Dewan Pengawas KPK saat ini.

"Biarin aja kita tunggu saja tanggapan dewas seperti apa. Namanya juga warga negara berhak melaporkan siapa saja. Saya tidak masalah prosesnya seperti apa," kata Pahala saat dikonfirmasi.

Pahala mengklaim bahwa surat rekomendasi KPK yang dinilai berisi keterangan palsu itu adalah tidak benar.

"Itu kan surat dinas. Pasti dikeluarkan berdasarkan tata caranya. Siapa pun rekomendasinya, yang jelas itu bukan surat dikeluarkan secara pribadi tapi dari dinas (institusi)," katanya.

Pahala pun membenarkan bahwa surat tersebut, dikeluarkan KPK atas kepemimpinan Agus Raharjo sebagai ketua.

Perihal KPK tak punya wewenang mengeluarkan surat itu menurut pakar hukum dan mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua, begini jawaban Pahala.

"Kan sudah ada penjelasan KPK waktu dilaporkan ke Bareskrim," tandasnya. goms

 

Berita Hukum Lainnya