Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Felixianus Ali.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Diduga Terjerat Banyak Kasus,

Ryantori segera Diadili

SIDOARJO (Realita)-  Ir.

Ryantori.

Ryantori Angka Raharja yang terjerat kasus hak paten segera segera diadili di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Berdasarkan informasi dalam penelusuran situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sidoarjo. Tercantum, perkara didaftarkan hari Senin 14 September 2020 bernomor perkara 723/Pid.Sus/2020/PN SDA. Di sana tertulis, sidang perdana Ryantori dengan agenda pembacaan dakwaan akan digelar pada Senin, 28 September 2020, pukul 11.00 WIB.

Di situs resmi ini juga ditulis:

“Bahwa Terdakwa Ir. RYANTORI ANGKA RAHARJA antara tahun 2017 sampai tahun 2018 atau setidak-tidaknya antara tahun 2017 sampai tahun 2018  bertempat di Kantor PT. Cipta Anugerah Indotama di Gedung Graha SA Lt.8 Ruang 827 Jl Raya Gubang 19-20 Surabaya Jawa Timur Perkantoran, di di RSUD Sumenep Jl. Dr Cipto No.42 Sumenep Jawa Timur, di Gedung IGD RSUD Sidoarjo yang beralamat di Jl Mojapahit No. 667 Kelurahan Celep Kec. Sidoarjo Jawa Timur, di Gedung Mapolda Riau yang beralamat di Eks SPN Pekanbaru Jl. Pattimura No. 13 Pekanbaru Riau, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara karena terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan di buka kemungkinan penggabungan perkara bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan Pasal 84 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah melakukan tanpa persetujuan Pemegang Paten yakni PT. KATAMA SURYABUMI dengan Sertifikat Paten Nomor : ID 0 018 808, tanggal 14 Februari 2007, dilarang Dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten. Perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana Paten sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo Pasal 160 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.”

Terpisah, Gatot Hariono Kasipidum Kejaksaan Negeri Surabaya saat dikonfirmasi wartawan melalui whatsapp, membenarkan hal ini. "Benar (Ryantori segera disidang), mas,"jawbanya singkat, Selasa (15/9/2020).


Bermasalah

Tak hanya soal kasus di Sidoarjo, Ryantori diduga juga memakai  Paten Bodong  konstruksi sarang laba-laba, pada pengerjaan beberapa  proyek di Indonesia. Pasalnya, Paten 7191 milik Ryantori, berdasarkan penelusuran wartawan, tidak pernah diterbitkan Direktur Jendral (Dirjen) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Ini membuktikan, satu-satunya paten KSLL yang legal adalah milik PT Katama.

Tak cukup sampai di sini, Ryantori ternyata juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jateng sejak 11 September 2019 lalu.  Dalam kasus ini, pada Juli 2019 lalu, proyek Pembangunan Gedung Pelayanan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang, Jawa Tengah bahkan disegel petugas Unit Indagsi Krimsus Polda Jateng karena diduga menggunakan pondasi KSLL tanpa izin.


Selalu Kalah

Ryantori diduga melakukan pendaftaran ulang KSLL dengan nama baru yakni Jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal (JRBPV). Ironisnya, bentuk dan struktur JRBPV itu sama persis dengan KSLL milik PT Katama Suryabumi yang telah terlebih dahulu mendapatkan hak paten.

Posisi Ryantori dalam kasus ini semakin tersudut, sebab gugatan pendaftaran paten yang dia ajukannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim. Hal ini karena Ryantori sebagai penggugat justru mangkir dalam tiga kali sidang. Rinciannya, kubu Ryantori tidak datang di sidang pada 7, 21 dan 28 Februari 2019. Untuk itu, majelis hakim menggugurkan gugatan dan Ryantori diwajibkan Ryantori membayar biaya perkara sekitar Rp 1.516.000.

Tak hanya sampai di sini, laporan Ryantori kepada Direktur PT Katama Suryabumi, Kris Suyanto di kepolisian pun menemui jalan buntu. Ryantori melaporkan Kris atas tuduhan menggunakan KSLL tanpa izin di Polres Pasaman Barat (Sumatera Barat), lalu di Polres Tanah Datar (Sumatera Barat) dan juga di Bareskrim Polri. Namun semua laporan itu sia-sia belaka. Polres Pasaman Barat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) pada 21 Mei 2019. Lalu, Polres Tanah Datar me-SP3  pada 21 September 2018.  Sementara Bareskrim Polri me-SP3 laporan pada Kris Suyanto pada 16 April 2019.

Tak cukup sampai di sana, Kementrian Hukum dan HAM RI  melalui Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Pengawasan Dan Pengawasan terhadap Kris Suyanto.

Dalam surat yang ditandatangani pada 26 Agustus 2019 di Jakarta ini, dinyatakan bahwa Kris tidak terbukti melakukan tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual (Paten) ‘Perbaikan Konstruksi Sarang Laba-Laba (PKSLL)”. Dan bisa ditebak, laporan atas kasus ini juga dilakukan oleh Ryantori pada 13 Desember 2018 lalu.

Pelanggaran terhadap hak paten pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba ini terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Pada Juli 2019 lalu, proyek Pembangunan Gedung Pelayanan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang, Jawa Tengah disegel petugas Unit Indagsi Krimsus Polda Jateng karena diduga menggunakan pondasi KSLL tanpa izin. Sedangkan di Jatim, dugaan pelanggaran paten KSLL ini  terjadi di tiga titik. Yakni pembangunan pondasi gedung IGD RSUD Kabupaten Sidoarjo, Pondasi Gedung SMK Telkom Kabupaten Sidoarjo dan Pondasi gedung RSUD Sumenep.


 Royalti Diduga Ditilep

Sementara itu, terkait pelanggaran hak paten KSLL di IGD RSUD Kabupaten Sidoarjo, Direktur Ops PT Katama Suryabumi, Lukman Suhardi,SH mengatakan, pihaknya selaku pemegang paten Nomor ID 0 0818 808 sebagaimana diterbitkan Dirjen Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI, pada prosesnya tidak pernah merasa terlibat atau dilibatkan dalam mendesain atau merencanakan pembangunan Gedung IGD RSUD Sidoarjo.

“Bahwa kami selaku pemegang hak paten mempunyai hak eksklusif, dimana setiap penggunaan hak paten harus melalui persetujuan kami, baik dalam penggunaan, memperbanyak atau menduplikatnya,” katanya.

Ia menambahkan, secara teknis, JRBPV masih memakai konstruksi KSLL. Ini berarti pihak kontraktor pelaksana proyek RSUD Sidoarjo harus membayar Royalty Cost Technology paten kepada pembangunan pondasi PT Katama Suryabumi. Pasalnya, Katama adalah pemegang hak paten KSLL.

“Lalu, Dana Royalty Cost Technology paten PT Katama dimana? Lari ke mana? Sebab kami tak pernah menerima sepeserpun,” tegas Lukman lagi.

Peraturan soal pemakai JRBPV harus izin PT Katama sebagai pemegang paten KSLL ini diperkuat dengan surat dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI nomor; HKI.3_HI.05.06.429.

Dalam surat tertanggal 22 September 2017 ini dikatakan, apabila terdapat sebagian atau seluruhnya klaim Paten no. ID 0 018 808 dengan judul ‘Perbaikan Konstruksi Sarang Laba-Laba’ yang digunakan dalam implementasi Paten No.ID P000043873 dengan judul ‘Jaringan Rusuk Beton Untuk Konstruksi Bangunan Bawah Yang Dilengkapi Dengan Pasal Vertikal dan Metode Pelaksanaannya’ maka Pemegang Paten No.ID P000043873 harus meminta izin atau lisensi kepada Pemegang Paten No.ID 0 018 808. Apabila terbukti tanpa ijin dalam menggunakan sebagian atau seluruh klaim Paten No.ID 0 018 808 maka perbuatan Pemegang Paten No.ID P000043873 dapat dikenakan pasal 161 Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 untuk Paten, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 “Jelas di sini, kalau ada user memakai JRBPV tidak bisa diberlakukan lump sum (pembayaran secara keseluruhan). Karena di dalamnya ada hak PT Katama Suryabumi. Sekali lagi, kami tidak pernah menerima royalti dari proyek (RSUD Sidoarjo) ini,” tegas Lukman.tim

 

Berita Hukum Lainnya