Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto, Muhamad Amin, Arifin, Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Herry Irawan, SH.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud | Manajer Marketing: Yudi Gunawan. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Diduga Terkait Korupsi Proyek Ancol,

KAMPAK KPK-kan Budi Karya

JAKARTA (Realita) - Ratusan pemuda yang tergabung dalam Komite Angkatan Muda Pendobrak dan Pemberantasan Korupsi (KAMPAK) mendatangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Ratusan pemuda yang tergabung dalam Komite Angkatan Muda Pendobrak dan Pemberantasan Korupsi (KAMPAK) mendatangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Mereka melaporkan Budi Karya Sumadi yang diduga korupsi proyek Ancol Beach City dan Pembangunan Gedung Music Stadium yang merugikan negara Rp 118 miliar.

Koordinator KAMPAK, Gunawan mengatakan, dugaan korupsi yang dilakukan Budi Karya Sumadi, (kini menjabat Menteri Perhubungan) bermula, pada akhir tahun 2003, Dirut  PT Putra Teguh Perkasa (PTP), Ali Yoga menawarkan proyek Ancol Beach City dan Gedung Music Stadium kepada Dirut PT  Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP), Fredie Tan alias Awi. Namun dalam perjalanannya, Fredie Tan, dengan memakai PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS) berhasil mengambil-alih proyek tersebut. 

Pada 10 Agustus 2004, PBCS membuat perjanjian kejasama BTO (Build, Transfer, Operation) proyek Ancol Beach City dan Gedung Musik  Stadium dengan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA), diatas lahan seluas 39.000 m2, yang ditandatangani oleh Fredie Tan alias Awi selaku Dirut, dan pada saat itu Budi Karya Sumadi menjabat sebagai Direktur Keuangan PJA (2001-2004). PBCS memiliki hak pengelolaan atas proyek tersebut selama 25 tahun yang akan berakhir pada 10 Agustus 2019. 

Setelah masa perjanjian berakhir, PBCS akan mengembalikan tanah dan bangunan  serta sarana penunjang kepada PJA.

Bahwa Fredie Tan, yang berkantor di Jl Pantai Indah Barat Kompleks Toho PIK Blok E No. 12 Kamal Muara Jakarta Utara itu merupakan karib Budi Karya Sumadi. Kiprah korupsi Fredie Tan, seperti mengikuti jejak karir Budi Karya Sumadi di pemerintahan. 

Pada  2012, saat Budi Karya Sumadi menjadi Dirut PT Jakarta Propertindo (2004-2013), Fredie Tan ditetapkan sebagai tersangka oleh 

Pidsus Kejagung RI, terkait dugaan korupsi penjualan 5000 m2 lahan PT Jakpro di Pluit, yang merugikan negara sebesar Rp 68 milyar, bersama dua orang lainnya yakni Komisaris PT Delta Jakarta, Oky Sukasah, dan mantan Dirut Jakpro ((BUMD), I Gusti Ketut Gede. 

"Penetapan tersangka diduga dilokalisir oleh penyidik pidsus Kejagung RI,  sehingga mengakibatkan Budi Karya Sumadi lolos dari jeratan hukum. Apalagi diujung perjalanan kasus ini di SP3 oleh Pidsus Kejagung RI," ujar Gunawan di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Gunawan menuturkan, dalam perjanjian pembangunan proyek Ancol Beach City dan Gedung Music Stadium, perusahaan milik Fredie Tan, PBCS wan prestasi, karena pembangunan tidak kunjung dilakukan sehingga berujung pada terjadinya pemutusan perjanjian. Pada tanggal 26 April 2007, melalui Akte Notaris No. 208 yang diterbitkan kantor Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta, perjanjian dialihkan kepada WAI. Berdasarkan perjanjian tersebut, jangka waktu WAI untuk membangun selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2010. Sedangkan jangka waktu pengoperasian 25 tahun terhitung sejak tanggal “Berita Acara Serah Terima Proyek/Pengalihan Proyek”.

Namun pada  28 Agustus tahun 2010 beralih lagi ke PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP), yang Direktur Utamanya adalah Fredie Tan. 

Bahwa pada 20 Desember 2012, dilakukan serah terima proyek Ancol Beach City oleh WAIP kepada PJA, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bangunan Music Stadium Tahap I Nomor: 021/DIR-PJA/XII/2012, dan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Bangunan Music Stadium Tahap II Nomor: 003/DIR-PJANII/2013 tanggal 31 Juli 2013.

Bahwa di tengah jalan pada 21 Maret 2012, WAIP mengikat perjanjian BTO (Bulid, Transfer, Operation) proyek Ancol Beach City (ABC) dan Gedung Music Stadium disewakan WAIP selama 25 tahun kepada pihak ketiga yakni PT  Elang International Stadium (MEIS), direkayasa seolah-olah tanpa sepengetahuan PJA dan DPRD.

Fredie Tan menipu MEIS dengan mengaku bangunan proyek Ancol Beach City (ABC) dan Gedung Music Stadium yang dikerjasamakan dengan MEIS diakui sebagai miliknya. Padahal sudah menjadi aset PJA, setelah  dilakukan serah terima, berdasarkan Fredie Tan hanya pengelola. Dalam perjanjian WAIP- MEIS selama 25 tahun, Fredie Tan membuat konstruksi nilai per meter perseginya Rp 6,7 juta/M2/25 tahun, dari seharusnya Rp  21,5 juta /M2/25 tahun. Hal ini bertujuan sekadar menipu MEIS agar secepatnya dapat menggelontorkan dana kepada Fredie Tan.

"Setelah dana digelontorkan MEIS kepada Fredie Tan sebanyak Rp 250 milyar, MEIS direkayasa oleh Fredie Tan agar wan prestasi, sehingga bisa kembali lagi kepada dirinya. Dana hasil penipuan sebesar Rp 250 milyar ini diduga dibagi-bagi antara lain kepada pejabat PJA sebagai “upah” praktek pembiaran dan pengabaian yang dilakukan pihak Pengguna Barang dalam hal ini Budi Karya Sumadi dan kawan-kawan, yang nyata-nyata membiarkan atas berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan Fredie Tan ," paparnya.

Atas praktek korupsi di tubuh PJA dan Jakpo, sambung Gunawan, pada tahun 2013 BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan pada tahun 

2014, BPK kembali melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap keuangan PJA. PDTT meliputi : Pendeteksian dini, Investigasi, dan Penegakan Hukum. Namun hasil PDTT di tubuh PJA oleh BPK pada tahun 2013 dan 2014 tidak dapat diakses publik dari internet, diduga telah dihack oleh ahli IT Budi Karya Sumadi yang bermarkas di Jalan Suren I No. 15, Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. beby

 

Berita Hukum Lainnya