Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Follow The Sun

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Diduga Terlibat Korupsi Rp 12,

5 M, Deputi BUMN Dekati Jaksa Agung

JAKARTA (Realita) - Mantan Dirut Pertamina, Ahmad Bambang yang diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan dua kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) nampak dekat dengan Jaksa Agung HM Prasetyo didalam acara MoU antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan PT Angkasa Pura I, Pelindo IV dan PT Pembangunan Perumahan, di Jakarta, kemarin Rabu (07/02).

Bahkan Ahmad Bambang yang kini menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Konstruksi Kementerian BUMN, menyangkal tuduhannya terlibat dalam dugaan kasus korupsi senilai Rp 12,5 miliar tersebut.

Deputi BUMN Ahmad Bambang (kanan, berkacamata) ketika bersama Jaksa Agung HM Prasetyo, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (07/02).

"Nggak, nggak ada. Biarkan saja,” ungkap Ahmad Bambang.

Sebelumnya, nama Ahmad Bambang disebut-sebut dalam persidangan oleh terdakwa Aria Odman dan bertanggung jawab penuh karena telah menghilangkan biaya denda keterlambatan pengiriman dua kapal AHTS di Batam.

Ketika ditanya oleh awak media, Ahmad Bambang tidak berkomentar apapun meski kasus dugaan korupsi itu terjadi di perusahaan BUMN yang pernah dia pimpin. Bahkan seusai acara, Ahmad Bambang langsung keluar tampak terburu-buru menuju ke mobilnya.

“No comment yaa,” ujarnya sambil berlari kecil menghindari pertanyaan wartawan.

Dalam persidangan Tipikor, terdakwa Aria Odman (Presiden Direktur PT Vries Maritime Shipyard /VMS) mengungkapkan, bahwa Ahmad Bambang lah yang meminta penghapusan denda keterlambatan pengiriman kapal AHTS jenis Transko Andalas dan kapal Transko Celebes senilai 910.000 US Dolar atau Rp 12,5 milyar.

“Iya benar yang mulia, Ahmad Bambang yang menghapus denda keterlambatan pengiriman kapal itu,” kata Aria saat memberi kesaksian atas pemeriksaan terdakwa Suherimanto di depan majelis hakim yang diketuai Sahlan, beberapa waktu lalu.

Menurut Aria, Kapal Transko Andalas dan Kapal Transko Celebes didatangkan dari Tiongkok oleh perusahaannya mengalami keterlambatan kedatangan dari jadwal yang telah ditentukan, sehingga sesuai dengan perjanjian pihaknya dikenakan denda 5.000 US Dolar per hari dan per unit.

Untuk Kapal Transko Andalas mengalami keterlambatan selama 77 hari dan Kapal Transko Celebes selama 105 hari.

 Ahmad Bambang yang waktu itu menjabat Dirut Pertamina Transkontinental, katanya, mengusulkan untuk menghapus denda penalti keterlambatan pengiriman dua kapal tersebut, senilai 910. 000 US Dolar atau setara dengan Rp 12,5 miliar.

Menanggapi fakta-fakta persidangan tersebut, terdakwa Suherimanto melalui kuasa hukumnya Rudianto Manurung meminta agar penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melakukan pemeriksaan ulang dalam kasusnya.

“Tindakan Ahmad Bambang yang menghapus denda penalti keterlambatan kapal seharusnya juga menjadi bukti atas kerugian keuangan negara. Tapi kenapa penyidik tidak melakukan pemeriksaan secara utuh. Kesannya ada tebang pilih dalam kasus ini,” kata Rudianto.

Dalam kasus ini, kejaksaan hanya mengajukan dua terdakwa, yakni Suherimanto (juga mantan Dirut Pertamina) dan Aria Odman, selaku pemenang lelang pengadaan kapal tersebut.

Padahal pihak Kejagung saat melakukan penyidikan juga telah beberapa kali memanggil Ahmad Bambang untuk dimintai keterangan. Namun, saat panggilan terakhir pada 30 Januari 2017 lalu, Ahmad Bambang selalu saja mangkir.

Di persidangan, saksi Aria Odman yang juga menjadi terdakwa kasus ini mengatakan, bahwa Ahmad Bambang yang menerima penyerahan pengadaan kapal Transko Andalas pada 10 Agustus 2012 dan Transko Celebes pada 8 Oktober 2012.

“Itu dipersidangan kan sangat jelas, bahwa Ahmad Bambang yang menyerahkan kapal tersebut dan dalam penyerahannya ada istilah “cincai-cincailah” agar denda penalti itu dihapuskan,” kata Rudianto menanggapi hal tersebut. hrd

 

Berita Hukum Lainnya