Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Dishub Harus Kaji

Ulang Penerapan One Way

MADIUN (Realita)- Walikota Madiun, Maidi meminta Dinas Perhubungan (Dishub) setempat mengkaji ulang penerapan jalan satu arah (one way) simpang tiga Jalan Panglima Sudirman-Jalan Diponegoro dan Simpang empat Jalan Bali-Kenari yang sedianya akan diterapkan pada 6 September mendatang. 

Menurut Maidi, lebih baik memanggil tim ahli terlebih dahulu untuk mengkaji wacana tersebut.

Walikota Madiun, Maidi.

Jangan sampai, penerapan one way justru menimbulkan masalah dan pada akhirnya merugikan masyarakat.

“Ini juga belum selesai kajiannya. Makanya kalau konsultan belum selesai, nggak usah ada uji coba dulu,” katanya, Senin (2/9/2019)

Setelah hasil kajian selesai, lanjut Maidi, masih ada proses selanjutnya. Yaitu  memaparkan hasil kajian tersebut dihadapan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengusaha, pers, humas seluruh instansi di Kota Madiun hingga pengguna jalan. Dalam pemaparan itu nanti, akan ada masukkan-masukkan dari masyarakat. Sehingga tau plus-minusnya penerapan one way. "Karena laporan belum masuk ke Walikota," ujarnya.

Walikota Maidi menjelaskan, kajian terhadap rencana penerapan one waysengaja dilakukan agar tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan. Karena itu ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil kajian dari tim ahli.

“Kalau ada yang bertentangan ya kita lihat dulu. Kira-kira masyarakat itu punya kepentingan apa dulu. Misalnya rumahnya di Jalan Seram, kalau disitu lihat kanan kiri penuh kendaraan, sementara dia memiliki mobil mau mundur nggak bisa atau mau keluar rumah sulit karena jalannya sempit. Hal-hal itulah yang menjadi kajian,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Madiun, Anshar Rasidin menuturkan, rekayasa arus lalin dilakukan karena jalur tersebut dianggap sangat crowded. Antrean yang panjang terutama di traffict light Jalan Bali dan Jalan Panglima Sudirman, membuat pengendara mengalami titik kejenuhan. Karena itu, upaya rekayasa arus lalin hasil rapat koordinasi forum Lalu Lintas Angkutan jalan (LLAJ) Kota Madiun tersebut diharapkan mampu menjadi solusi. paw

 

Berita Layanan Publik Lainnya