Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto, Muhamad Amin, Arifin, Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Herry Irawan, SH.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud | Manajer Marketing: Yudi Gunawan. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Dituntut 4 Tahun Penjara,

Ini Kata Pengacara Terdakwa Sipoa

SURABAYA (Realita)- Dua terdakwa kasus penipuan dan penggelapan jual beli apartemen Royal Afatar World (Sipoa Group) senilai Rp 12 miliar, dituntut 4 tahun penjara. 

Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmad Hari Basuki kedua terdakwa yakni Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso dinilai terbukti bersalah melanggar pasal 372, 378 Jo KUHPidana.

Terdakwa Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya.

"Memohon kepada majelis hakim agar manjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun," kata jaksa Hari di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (6/12/2018).

Hal yang memberatkan dalam tuntutanya, tindakan kedua terdakwa merugikan para korban. Sementara hal yang meringankan, kedua terdakwa sopan di dalam persidangan.

Atas tuntutan tersebut, kedua terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya akan mengajukan nota pembalaan.

Terpisah, Adv IGN Boli Lasan, SH pengacara  kedua terdakwa menilai, tuntutan Jaksa dianggap gagal menyampaikan seluruh fakta otentik yang diberikan para saksi yang dihadirkan oleh JPU di muka persidangan. 

Boli menambahkan, selain bersikap ragu-ragu, JPU telah gagal pula membuktikan Surat Dakwaannya sendiri. Hal ini lantaran JPU memang tidak pernah mampu membuktikannya. Surat Tuntutan yang tidak didasarkan atas fakta persidangan yang sebenar-benarnya, maka secara materiiil tidak dapat dijadikan dasar dan titik bertolak untuk menuntut para terdakwa, karena bertentangan dengan azas peradilan kita yang mengedepankan azas kejujuran, obyektifitas, dan tidak memihak. 

"Jadi tidak berlebihan bila dikatakan, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan wederrechtelijkheid atau Perbuatan Melawan Hukum. Karena telah menuntut tanpa dapat membuktikan adanya kesalahan pada diri para terdakwa, sesuai dengan perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Surat Dakwaan," ujarnya usai sidang.

Sebelumnya kata Boli, JPU telah memberikan serangkaian keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dalam Surat Dakwaannya.

Padahal selama persidangan, menurut Boli, JPU terbukti tidak sungguh-sungguh berkemauan, sekaligus tidak mampu membuktikan dakwaan. Hal ini tercermin dari fakta persidangan. Dari  18 orang saksi fakta  (a charge)  yang di BAP penyidik, JPU hanya menghadirkan 2 orang saksi fakta, yakni saksi Ronny Suwono dan Aris  Birawa, keterangannya malah menguntungkan para tedakwa.

Sebanyak 16 saksi fakta lainya tidak “mau” dihadirkan JPU, yakni (1) Yudi Hartanto, (2) Fanny Sayoga, (3) Debbie Puspasari Sutedja, (4) Agung Wibowo, (5) Sugiarto Tanajohardjo, (6) Ganitra Tee, (7) Teguh Kinarto, (8) Widjijono, (9) Siauw Siauw Tiong, (10) Harisman Susanto, (11) Haryono, (12) Rudy Yulianto, (13) Isman Ansori, (14) Ir. Rudianto Indargo, (15) Maria  Hariati Soebagio, dan (16) Costaristo Tee. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1)  KUHAP, BAP tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan. “Dengan demikian tidak ada yang bisa dibuktikan JPU di persidangan? Sehingga tuntutan 4 tahun tanpa pertimbangan hukum pembuktian berdasarkan fakta persidangan” ujarnya.

Bahkan secara umum menurutnya, dari besarnya tutntutan tersebut sinyalemen yang pernah ramai diberitakan berkenaan adanya rekayasa atas perkara ini yang berujung pada Peradilan Sesat, kian tidak terbantahkan. Argumen yang paling “kasa mata” dari hasil analisa terhadap Surat Dakwaan, yang dapat disampaikan dalam persidangan ini yakni JPU tidak melakukan penelitian secara cemat atas berkas perkara. 

"Karena perkara ini sejatinya tidak terpenuhi kelengkapan formil dan materil," imbuhnya.

Selain itu JPU tidak mampu menggambarkan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan, fakta-fakta perbuatan terdakwa, alat-alat bukti pendukung pembuktian setiap unsur pasal yang didakwakan, dan barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian.

" JPU memberikan keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dalam Surat Dakwaan," tambahnya.ys

 

Berita Hukum Lainnya