Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Djarot: Kader PDIP Dilarang Haus Kekuasaan,

lalu Gibran Bagaimana?

MEDAN (Realita)- Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan Akhyar Nasution memutuskan bergabung dengan Partai Demokrat demi memuluskan niatnya bersaing di Pilkada Medan mendatang.

Djarot Saiful Hidayat.

Diketahui sebelumnya, Akhyar merupakan kader PDI-P. Ia bakal lawan Bobby Nasution yang merupakan menantu Jokowi dan dipastikan diusung PDI-P.

Menyikapi sikap Akhyar, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Djarot Saiful Hidayat mengakui Akhyar Nasution sudah bukan kader parpolnya. Menurut Djarot, PDIP memutuskan tidak mengusung Akhyar pada Pilkada Kota Medan dengan pertimbangan kuat. Djarot mengatakan, kader-kader PDIP  tidak boleh haus kekuasaan.

“Kader Partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar. Bukan untuk berburu kekuasaan politik,” kata Djarot melalui layanan pesan, Sabtu (25/7/2020).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyebut ambisi Akhyar membuat PDIP tak mengusung politikus kelahiran 21 Juli 1966 itu pada Pilkada Kota Medan. PDIP memutuskan mengusung Bobby Afif Nasution yang notabene menanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wali kota Medan.

“Langkah pragmatis yang dilakukan saudara Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader. Dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan. Yang bersangkutan masuk pada ketegori kedua,” kata Djarot.

Djarot memastikan PDIP akan melayangkan sanksi kepada Akhyar yang telah berpindah partai. Terlebih, Akhyar pindah ke Demokrat ketika masih berstatus kader PDIP.

Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain,” tutur pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Sumatra Utara itu.


Dinasti Jokowi

Pernyataan Djarot soal kader PDI-P tidak boleh berburu kekuasaan sepertinya sangat bertolak belakang. Pasalnya, putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka oleh sejumlah pengamat disebut ‘haus kekuasaan’. Bahkan Jokowi dinilai melanggeng politik dinasti.

Kritikan itu salah satunya disampaikan Analis Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Ia mengatakan, setiap warga negara yang memenuhi syarat pencalonan maju Pilkada memang memiliki hak untuk nyemplung ke politik praktis, karena itu dibolehkan dan diatur oleh undang-undang (UU).

“Tetapi menjadi calon Walikota disaat ayahnya menjadi Presiden adalah contoh paling buruk dalam demokrasi Indonesia saat ini. Secara moral politik itu contoh politisi yang haus kekuasaan di tengah rakyat yang membenci dinasti politik,” ujar Ubedillah dilansir RMOL, Sabtu (18/7/2020) lalu.

Bentuk pencalonan Gibran, lanjut Dosen Sosiologi Politik Universitas Negri Jakarta (UNJ) ini, selain merusak demokrasi juga merusak kaderisasi di tubuh partai politik. “Proses keputusan Gibran menjadi calon walikota juga sesungguhnya penuh keanehan. Diantara keanehan tersebut adalah Gibran awalnya tidak disetujui PDIP Solo, kemudian langsung Gibran menghadap Megawati,” terangnya.

“Ini menunjukan ambisi yang luar biasa dari seorang Gibran, entah ada apa di balik ambisi tersebut,” demikian Ubedillah Badrun.pen


 

Berita Politik Lainnya