Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Sudiharjo Gilang Premadi, Hazmi, Suwanto, Tommy Angga.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
DKPP Pecat Ketua KPU,

DPR: Telat

JAKARTA (Realita) - Selain mengkritisi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II DPR juga mengkritik lambannya DKPP dalam memutuskan pelanggaran kode etik sehingga Pilkada 2020 sudah terlanjur selesai dan keputusan DKPP tidak berpengaruh apapun.

Arief Budiman.

Hal ini disampaikan anggota dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu dan DKPP terkait evaluasi Pilkada Serentak 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).

“Agak lamban prosesnya Prof Muhammad di DKPP sampai ke keputusan-keputusan, ini karena pertimbangan yang banyak, dengan sidang, saksi dan segala macem, seksama, tapi ini pak ini seksama tapi tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sehingga keputusan bapak setelah pilkada kelar,” kritik Anggota Komisi II DPR Elnino Husen Mohi dalam rapat.

Politikus Partai Gerindra ini pun mencontohkan apa yang terjadi di Pilkada Kabupaten Gorontalo yang baru saja dilakukan, Bawaslu kabupaten mengatakan bahwa pasangan calon (paslon) ini TMS (tidak memenuhi syarat) sementara KPU daerah (KPUD) mengatakan MS (memenuhi syarat), lalu paslon ini ikut pilkada 9 Desember 2020, dicoblos rakyat dan menang.

Kemudian, sambung Elnino, sengketa ini dibawa ke DKPP, ada yang mengadukan Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan juga KPUD Kabupaten Gorontalo. Akhirnya DKPP memutuskan bahwa yang diberikan sanksi pemberhentian dari jabatan dan peringatan keras adalah KPU Kabupaten Gorontalo. Artinya, KPU yang meloloskan paslon itu diberi peringatan keras karena keputusannya keliru, sayangnya pilkada sudah selesai.

“Terus kita mau gimanain ini? mau dibawa ke MK (Mahkamah Konstitus)? Kalau ini negara hukum, bapak penyelenggara pemilu, kasihlah hukum yang pasti, dan juga kasih lah kepastian kapan masalah ini selesai sebelum pilkada dilanjutkan,” tegas mantan anggota KPUD itu.

“Harusnya dari dulu keputusan DKPP, ini (Pilkada kabupaten Gorontalo) nggak bisa, jangan lanjut lagi, atau diganti kah. Sekarang kalau udah selesai begini terus gimana,” sesal Elnino.

Kemudian, Anggota Komisi II DPR lainnya Wahyu Sanjaya mengaku tidak aneh dengan keputusan DKPP yang mencopot Arief dari jabatan Ketua KPU karena DKPP juga sebelumnya pernah memutuskan hal serupa. Hanya saja, dia mengkritisi kenapa putusan DKPP ini sangat lama.

“Bagaimana cara DKPP mempercepat proses sidang, karena proses pilkada ini kayak kereta api, tidak ada berhentinya dari stasiun satu ke stasiun berikutnya. Apapun keputusan bapak, sesuai dengan jadwal yang ditentukan,” kata Wahyu dalam kesempatan sama.

Politikus Partai Demokrat ini mengingatkan, jangan sampai obat datang nyawa putus, karena keputusan DKPP ini sangat berpengaruh terhadap integritas penyelenggara dan pelaksanakan pilkada maupun pemilu.

“Kan lucu pilkada ini selesai dan dinyatakan tidak ada masalah, mendapatkan pujian dari seluruh republik bahkan seluruh dunia. Begitu putus DKPP, dia (KPU) dipecat dari penyelenggara.”

“Yang jadi masalah itu justru di akhir, kalau mau dipecat itu justru awal-awal pak, pagi-pagi dipecat. Kalau hari-hari ini rapat lalu dipecat, ya nggak bener itu. Biar orang itu tahu bahwasannya pelaksanaan pilkada (ada kecacatan), di samping saya ngeluh, apa gunanya lapor?,” sambung Wahyu.sin

 

Berita Politik Lainnya