Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Dok! MK Tolak

Gugatan Capres-Cawapres 02

JAKARTA (Realita)- Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019, Jakarta, Kamis (27/6).

Suasana sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi..

Hakim MK Wahiduddin Adam dalam membacakan putusan menyebutkan tentang dalil-dalil permohonan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait dugaan pelanggaran pemilu, yakni kepala daerah memberikan dukungan pada pasangan capres-cawapres noomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Wahid, terkait dugaan pelanggaran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang disebut mengajak ASN mendukung dan membantu kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf, dianggap bukan termasuk kecurangan pemilu. Wahid menjelaskan, keputusan majelis hakim tersebut berdasarkan laporan dan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Apakah ada laporan kepada dan temuan kepada Bawaslu terkait laporan dan temuan tersebut? Sebagaimana disampaikan dipersidangan, Bawaslu telah melakukan kewenangannya, mahkamah tidak menemukan fakta dalam persidangan Bawaslu menerima laporan atau tidak. Atau pemohon melaporkan kejadian TSM (terstruktur, sistematis, massif) itu kepada Bawaslu. Jadi tidak diketahui pula dari dalil-dalil itu, apakah itu TSM," papar Wahid, di ruang sidang.

Wahid juga mengatakan keterangan saksi Prabowo-Sandiaga tentang kepala daerah di Jawa Tengah tidak bisa menjadi bukti yang kuat. Alasannya, Bawaslu sudah memutuskan itu sebagai pelanggaran ASN, bukan pelanggaran pemilu.

"Terkait keterangan saksi pemohon yang menerangkan adanya deklarasi dukungan kepada kepala daerah di Jawa Tengah, sudah ditangani oleh Bawaslu, bukan termasuk pelanggaran kampanye," terang Wahid.

Begitu juga dengan keterangan saksi mengenai dukungan Bupati Karanganyar yang memberikan dukungan pada Jokowi-Ma'ruf, juga dianggap bukan termasuk pelanggaran pemilu.

"Saksi pemohon yang menerangkan adanya deklarasi Bupati Karanganyar, ternyata tidak ditemukan adanya dalil yang berkaitan. Tidak ada juga apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu atau tidak," ucap Wahid.

MK juga memutuskan dalil 2.984 tempat pemungutan suara (TPS) siluman yang dimohonkan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak berdasar.

"Berdasarkan pertimbangkan hukum, dalil pemohon tidak berdasar menurut hukum," kata Hakim MK yang lain, Saldi Isra saat membacakan putusan sengketa hasil pilpres di gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

MK meyakini bahwa dalil pemohon tidak didukung alat bukti yang valid untuk membuktikan adanya 2.984 TPS siluman.

"Dalil adanya TPS siluman disimpulkan oleh pemohon hanya membandingkan TPS dalam web situng, bukan data yang dapat digunakan keabsahan suara," ucap Saldi.

Saldi menambahkan, jika ada penambahan TPS, tidak serta merta bisa menjadikan pemohon membuktikan dalilnya. Termasuk juga tidak ditemukannya pengaruh pada perolehan suara pasangan calon.

Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga membacakan materi gugatan Pemilu 2019 dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Mereka menyebut ada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) siluman.

"Jumlah keseluruhan TPS siluman tersebut sebanyak 2.984 TPS. TPS siluman itu dapat dikonfirmasi dengan membandingkan TPS berdasarkan Penetapan Termohon dengan Informasi yang terdapat di dalam Situng Termohon," kata tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Teuku Nasrullah, di gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Di dalam Surat Penetapan KPU No 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019 disebutkan ada sekitar 810.352 TPS. Tetapi jumlah TPS yang tercantum di dalam Situng Termohon ada sebanyak 813.336 di Seluruh Wilayah Indonesia.

"Jadi ada indikasi kuat, terdapat 2.984 TPS Siluman atau sekitar 895.200 suara siluman yang beradadi TPS a quo. Temuan ini sangat merugikan jumlah perolehan suara dari Pemohon," kata tim hukum Prabowo-Sandi ini.kik

 

Berita Politik Lainnya