Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Felixianus Ali.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
DPR Dukung KPPU

Selidiki 5 Perusahaan Migas

JAKARTA (Realita)- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mendukung langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelidiki dugaan tindak monopoli harga BBM non-subsidi yang dilakukan lima perusahaan migas.

Menurut Mulyanto dugaan monopoli tersebut jika terbukti merupakan sebuah kejahatan yang akan merugikan masyarakat.

Untuk itu, ia meminta KPPU segera mengusut dugaan ini secara tuntas dan jelas.

Mulyanto menyayangkan di tengah kondisi sulit karena dampak pandemi Covid-19, masih ada pihak-pihak yang tega mengambil keuntungan secara tidak wajar di atas penderitaan rakyat.

"Saya apresiasi KPPU yang proaktif melakukan penyelidikan terhadap permainan harga BBM non-subsidi ini. Saya yakin ini bukan pekerjaan mudah karena ada banyak pihak yang berkepentingan dengan harga jual BBM non-subsidi,” kata Mulyanto, kemarin.

Ia menuturkan, apabila dugaan tersebut terbukti, seluruh pihak terkait harus diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Mulyanto melanjutkan, pihaknya juga akan mengawal proses penyelidikan dugaan monopoli lima perusahaan migas ini oleh KPPU. Pasalnya, KPPU mungkin akan mendapat tantangan dan tekanan dari pihak-pihak yang merasa terancam dengan penyelidikan yang dilakukan.

“Untuk itu, kami akan bantu mengawasi agar proses penyelidikan ini dapat berjalan lancar. Masalah ini harus dibuka secara transparan agar rakyat bisa mendapatkan haknya secara utuh," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha mulai menyelidiki dugaan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak oleh 5 pelaku usaha di sektor tersebut.

Juru Bicara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengatakan dugaan ini diawali dari tidak adanya penurunan harga BBM nonsubsidi oleh para pelaku usaha sektor tersebut sejak Maret 2020. Padahal, harga penyediaan BBM dunia telah mengalami penurunan sejak awal tahun.

“Saat ini KPPU telah mengantongi satu jenis alat bukti yang menjadi dasar penegakan hukum tersebut,” ujarnya, Jumat (15/5/2020).

Adapun pelanggaran pasal yang diduga adalah Pasal 5 Undang-undang (UU) No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal itu melarang pelaku usaha untuk melakukan penetapan harga secara bersama-sama.

Sebagaimana diketahui, formula dasar harga jual eceran BBM diatur melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (Kepmen 62K/2020).

Aturan itu, kata Guntur, berlaku mulai 1 Maret 2020. KPPU, lanjutnya, menilai kebijakan Pemerintah tersebut mampu mendorong kompetisi dalam penjualan BBM nonsubsidi, khususnya dengan dihapuskannya margin minimum dari formula.

 

Berita Hukum Lainnya