Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto, Muhamad Amin, Arifin, Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Herry Irawan, SH.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
DPR Dukung Pemerintah

Naikkan PPH Import

JAKARTA (Realita) - Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Bambang Soesatyo mendukung penuh terkait keputusan pemerintah, yang rencananya bakal menaikkan tarif Pajak Penghasilan ( PPh) impor atau PPh sesuai pasal 22 atas 1.147 komoditas atau produk dalam negeri.

Bamsoet.

Menurut Bamsoet, pengendalian terhadap impor sendiri itu, bukanlah sebuah kebijakan pemerintah yang salah. Namun, hal ini dilakukan, lantaran adanya durasi gejolak nilai tukar valuta, atau penguatan nilai tukar dolar AS yang masih sulit diprediksi hingga saat ini.

"Sudah barang tentu, penyesuaian kebijakan itu tidak boleh asal-asalan. Pemerintah harus tetap mengkalkulasi kebutuhan konsumsi masyarakat, serta menjaga kebutuhan dan keberlanjutan aktivitas industri dalam negeri," kata Bamsoet di Jakarta, Jumat (14/9).

Alasan itulah, membuat politisi partai berlambang pohon beringin ini, untuk terus mendorong tim ekonomi pemerintah dan Bank Indonesia, agar terus mengkreasi serta penyesuaian kebijakan, dalam menanggapi ketidakastian global saat ini.

Sebab, ketahanan ekonomi nasional kita saat ini sedang diuji. Sehingga, penyesuaian kebijakan itu memang sangat diperlukan.

"Setiap penyesuaian kebijakan hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini, guna menghindari salah pengertian atau salah persepsi," tambahnya.

Untuk itu, dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat itu, lanjut Bamsoet, tentunya harus dilakukan secara regular impor bahan bakar minyak (BBM) dan belasan komoditi pangan.

Bahkan, secara regular pula pemerintah harus melaksanakan kewajiban bayar utang luar negeri yang jatuh tempo. Hal ini dilakukan untuk menjaga aktivitas industri dan produksi, impor komponen barang modal dan bisa diatur sedemikian rupa.

"Karena terjadi penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, pengeluran atau nilai belanja impor oleh pemerintah dan swasta tentu saja mengalami pembengkakan," terangnya.

Dengan, berdasarkan asumsi inilah, membuat pimpinan DPR inibuntuk terus mendorong tim ekonomi pemerintah dan Bank Indonesia agar terus dan berani mengkreasi penyesuaian kebijakan tersebut.

"Hal ini, agar negara tetap mampu melayani masyarakat, sehingga keuangan negara tetap dalam kondisi sehat dan terkendali," bebernya.

Fakta ini kata Bamsoet, menunjukan, bahwa Indonesia bersama banyak negara lain saat ini, sedang menyongsong ketidakseimbangan (disequilibrium) baru, akibat gejolak nilai tukar valuta dan perangan dagang yang dilancarkan Amerika Serikat (AS).

Sehingga, untuk mereduksi ekses dari ketidakseimbangan baru itu, Indonesia memang harus melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi. 

"Jika penyesuaian tidak segera dilakukan, Indonesia justru akan terlihat konyol.  Sebab, ketidakseimbangan baru itu akan menghadirkan beberapa dampak,  yang langsung maupun tak langsung, akan membuat banyak orang tidak nyaman," jelasnya.

Oleh karena itu, langkah pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan ( PPh) impor atau PPh pasal 22 atas 1.147 komoditas atau produk itu dianggapnya sudah tepat.

"DPR berharap pemerintah tidak ragu untuk melakukan penyesuaian lainnya, kalau memang penyesuaian itu sangat diperlukan dan tak terhindarkan," tutupnya.goms

 

Berita Ekonomi Bisnis Lainnya