Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Antonius A

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Demmas Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
DPR Pastikan Uang

Nasabah Jiwasraya Kembali

JAKARTA (Realita)- Komisi XI DPR resmi membentuk panitia kerja (panja) untuk usut tuntas persoalan skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Salah satu fokusnya, agar dana nasabah Jiwasrata bisa dikembalikan.

Ketua Komisi XI Dito Ganinduto mengatakan Panja akan berkoordinasi dengan Komisi VI dan Komisi III untuk mengusut tuntas persoalan Jiwasraya.

Komisi VI yang mengawasi BUMN, akan lebih banyak akan bekerja untuk bagaimana mencari tahu bagaimana kerja korporasi asuransi pelat merah tersebut. Sementara di Komisi III selaku komisi yang mengawasi penegakkan hukum.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komisi VI dan akan terus berkoordinasi dengan Komisi VI dan Komisi III juga. Sehingga nanti panja yang kami lakukan dari masing-masing komisi bisa sinkronasikan dan kita bisa dapatkan kesimpulan yang sama. Tapi tidak overload dan tidak tumpang tindih," kata Dito saat melakukan keterangan pers di Ruang Rapat Kerja Komisi XI DPR, Selasa (21/1/2020).

Dito menegaskan bahwa hasil yang ingin dicapai dari pembentukan panja khusus industri jasa keuangan ini, salah satunya adalah dana nasabah dari Jiwasraya bisa kembali.

"Karena Jiwasraya ini sudah setengah jalan, dan kita sudah tau exit-nya adalah pengembalian dana nasabah yang sudah dijanjikan oleh Menteri BUMN [Erick Thohir]," kata Dito.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari menambahkan, bagaimana pun klaim polis nasabah Jiwasraya harus bisa kembali. Rencananya Komisi XI, juga akan tetap melakukan rapat kerja dengan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah, langkah apa yang akan mereka ambil.

"Dana nasabah, apapun harus kembali dengan berbagai cara. Dengan harapan pemerintah bisa kasih penjelasan secara detail, jujur pada Komisi XI dan ada gambaran untuk ambil langkah-langkah konkrit bagaimana uang nasabah harus kembali, dan ini yang kami berikan guarantee [Jaminan]," kata Hatari pada kesempatan yang sama.

Di sisi lain, menurut Wakil Ketua Komisi XI Eriko Sotarduga menilai bahwa terpenting dari hasil panja ini nantinya adalah bagaimana panja juga bisa melakukan evaluasi dari semua badan pengawas, baik itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam bekerja.

Termasuk kata Eriko mengenai RUU yang rencananya akan dievaluasi. Entah itu undang-undang BI, OJK, dan lain sebagainya.

"Yang paling utama adalah evaluasi untuk buat undang-undang. Supaya jangan ada lagi bidang pengawasan, baik OJK, BI, dan lagi ada seperti ini, di mana harga saham bisa tiba-tiba jadi tidak berharga. [...] Bagi Komisi XI ini jadi pelajaran berharga dan jangan terulang kembali. Caranya, undang-undangnya diperbaiki, dibenarkan," tuturnya.

 

Berita Politik Lainnya