Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Follow The Sun

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
DPR: Tuntaskan Kasus Dugaan

Ijazah Palsu Bupati HST!

JAKARTA (Realita) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta penyidik Bareskrim Mabes Polri segera menuntaskan kasus dugaan tiga ijazah palsu Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, Abdul Latif, agar ada kepastian hukum dan tidak semakin meresahkan masyarakat di wilayah tersebut. “Komisi III DPR minta Bareskrim memberi atensi khusus terhadap kasus dugaan ijazah palsu Bupati HST, Kalsel.

Irjen Pol (Pur) Drs Eddy Wijaya Kusuma,SH, MH, MM

Bupati itu pejabat publik dan menjadi teladan masyarakat. Beri kepastian hukum, jangan terkesan mengulur-ulur waktu, agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan terus melakukan unjuk rasa yang bisa menimbulkan keresahan serta ketidak-stabilan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di sana,” tandas anggota Komisi III asal Fraksi PDI Perjuangan, Irjen Pol (Pur) Drs. Eddy Kusuma Wijaya, S.H., M.H. M.M., menjawab Realita.co dan sejumlah wartawan di ruang kerjanya, kemarin. Bupati HST, Abdul Latif, hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Ketika Realita.co menghubungi melalui Whatsapp, yang bersangkutan tidak merespon. Secara terpisah, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, juga belum bisa dihubungi terkait kasus dugaan ijazah palsu bupati HST tersebut. Seperti diberitakan di media ini, Bupati HST, Kalsel, Abdul Latif dilaporkan, ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan memiliki ijazah palsu. Ia memiliki dua ijazah sarjana (S-1) masing-masing dari Universitas Abdurrahman Hakim Situbondo dan Institut Teknologi Pembangunan Surabaya (ITPS), serta ijazah S-2 asal Universitas Putra Bangsa (UPB) Surabaya, Jawa Timur. Salah satu ijazah S-1 tersebut hanya memiliki 85 satuan kredit semester (SKS). Sesuai aturan, lulusan S-1 minimal memiliki 144 SKS. Koordinator Forum Masyarakat Murakata Peduli Hukum Kalimantan Selatan, Subhan Saputra, yang merupakan pesaing Abdul Latif dalam pilkada 2015 lalu, membenarkan telah melaporkan kasus tersebut ke polisi. Abdul Latif dilaporkan ke Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri dengan nomor laporan TBL/160/III/2016. Dalam laporanya, Subhan membawa hasil konfirmasi ke Kopertis VII Surabaya dan Dirjen Dikti. Kopertis VII menyatakan tiga hal. Pertama, tiga perguruan tinggi swasta yakni ITPS, UASS maupun UPB Surabaya mengakui Abdul Latif merupakan alumninya. Kedua, ketiga PTS tersebut tidak bisa menunjukkan bukti perjalanan studi Abdul Latif dan ketiga, Abdul Latif merupakan mahasiswa program studi di luar daerah (Kalimantan). Sedang Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti juga menyatakan tiga hal.Pertama, data induk, KRS per semester, daftar induk per semester, skripsi dan lainnya hilang akibat terjadi bencana banjir pada tahun 2008 sehingga data yang bersangkutan tidak ditemukan. Kedua, Abdul Latif adalah alumni penyelenggaraan program studi di luar daerah. Ketiga, hasil pencarian mahasiswa di datebase EPSBED pada pelaporan 2002-1, terdapat nama Abdul Latif. Namun NIM, dan tempat, tanggal lahir berbeda. Selain memberikan tiga poin kesimpulan tersebut, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan juga menyebutkan bahwa data Abdul Latif ada pada PD-DIKTI. Namun proses pembelajaran hanya 85 SKS sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan tidak menyebut nama perguruan tinggi swasta ketika menerangkan hilangnya data-data kemahasiswaan Abdul Latif, termasuk PTS mana yang meluluskan Abdul Latif hanya dengan 85 SKS. Wakil Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta, Dr. R.M., Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M., dalam klarifikasinya menjelaskan, lulusan sarjana (S-1) wajib memiliki minimal 144 SKS. “Itu berlaku bagi semua lulusan sarjana (S-1),” ujar Dr. R.M., Gatot Soemartono, lewat Whatsapp. Berdasar Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit untuk Perguruan Tinggi Dirjen Dikti tentang Proyek Normalisasi Kehidupan Kampus 1983 pada Bab III Pasal 3.5 disebutkan bahwa keberhasilan belajar mahasiswa S-1 sekurang-kurangnya 144 SKS hingga 160 SKS. Aturan itu juga terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Dikti dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan, keberhasilan belajar mahasiswa S-1 sekurang-kurangnya mendapat 144 SKS hingga 160 SKS. Lebih lanjut Irjen Pol (Pur) Eddy Wijaya Kusuma yang pernah menjadi Kapoltabes Surabaya mengatakan, kasus yang dilaporkan atau ditarik ke Bareskrim itu perlu penanganan prioritas. “Artinya, kalau kasus atau permasalahan ditarik atau dilaporkan ke Mabes Polri berarti masyarakat ingin penanganan lebih baik. Dan, satuan yang lebih baik atau lebih tinggi yang dianggap masyarakat itu adalah Bareskrim Mabes Polri,” papar Irjen Eddy. Ia menjelaskan, masyarakat lapor ke Bareskrim karena beranggapan kasus itu menonjol yang bisa meresahkan masyarakat, nilainya tinggi atau pelakunya sulit bila ditangani oleh satuan-satuan di bawah, seperti di Polres atau Polda. “Atau kasus-kasus ini membutuhkan pemikiran-pemikiran, meliputi beberapa polda, misal melibatkan Polda Jatim dan Polda Kalsel, sehingga perlu penanganan Mabes Polri. Karena itu, Bareskrim harus memberikan atensi khusus,” kata Irjen Eddy. Atensi khusus itu berarti cepat memberikan keputusan. Bila kasus itu pidana maka segera diteruskan ke jaksa penuntut umum dan berproses di peradilan. “Bila perdata, segera diberi petunjuk untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri,” sarannya. Apalagi, tambahnya, kasus dugaan ijazah palsu ini melibatkan seorang bupati yang merupakan pejabat publik. “Ini harus segera ada kepastian hukumnya agar masyarakat tidak bertanya-tanya. Apakah ijazah itu palsu atau bukan, maka setelah penyelidikan atau pemeriksaan secara laboratorium, segera tentukan ada tidaknya unsur pidana,” tandas Irjen Eddy. Dengan langkah cepat dan profesional, sarannya, masyarakat punya kepastian hukum. “Bila timbul tanda tanya, masyarakat bisa demo ke kantor bupati atau kantor polisi. Ini kan menjadi tidak kondusif dan menimbulkan ketidakstabilan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Irjen Eddy, yang dikenal vokal memperjuangkan rakyat kecil ini.war

 

Berita Hukum Lainnya