Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Sudiharjo Gilang Premadi, Hazmi, Suwanto.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
DPRD Jatim Nilai Banyak OPD yang

Tak Paham Nawa Bhakti Satya Gubernur Khofifah

SURABAYA (Realita)- DPRD Jatim menilai Pemprov Jatim belum konsisten dalam mengimplementasikan visi misi Gubernur Jatim yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya dalam APBD 2020 maupun PAPBD saat ini.

Sembilan janji kerja untuk berbakti ke Jatim agar mulia yang dirancang dan menjadi acuan Khofifah Emil untuk memimpin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim dibidang, ekonomi, industri, pendidikan, budaya, pariwisata, tenaga kerja dan agama.  

Anggota komisi E DPRD Jatim Adam Rusydi memberi nilai mines atas kinerja OPD dalam mewujudkan secara nyata program Nawa Bhakti Satya ini. 

"Selama pembahasan anggaran yang terjadi baik untuk PABD maupun APBD saya sama sekali tidak melihat bahwa OPD ini dengan terang benderang bisa menjabarkan visi misi  gubernur.

Adam Rusydi.

Pertanyaannya yang terjadi saat ini, itu karena OPD yang tidak bisa memahami apa yang dimaui Gubernur ( lewat Nawa Bhakti Satya) atau program Khofifah Emil ini terlalu ndaki' (terlalu muluk/tinggi) " ungkap Adam, Selasa (1/9/2020).

Dari sekian OPD yang ada, hanya segelintir OPD yang dinilainya mampu membaca dan menterjemahkan Nawa Bhakti Satya ini, "Sebagian besar gagal paham. Saya melihat kok sepertinya ada birokrasi dalam birokrasi. Ada yang sengaja diam, atau pura pura diam. Bisa juga pura pura gak paham dengan apa maunya Gubernur," kata politisi muda Golkar asal Sidoarjo ini. 

Adam mencontohkan di point Jatim cerdas dan Sehat Program yang ada dalam poin ini adalah Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Sama sekali tidak terlihat diimlementasikan dengan tetap melakukan  pengeprasan dana BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) sebesar 50 % selama 6 bulan. Padahal dana ini sangat membantu sekolah meringankan beban pembiyaan operasional pendidikan di sekolah dimasa pandemi ini, "Kita paham ada dana yang akan digunakan untuk refocusing untuk memulihkan kondisi akibat pandemi. Tapi jangan main kepras gitu dong. Pengeprasan dana BPOPP ini akan makin memberatkan orang tua. Karena kalau dipotong kayak gini, trus empat bulan ke depan sekolah harus nyari dana ke mana ? Mau tidak mau pasti akan ada pungutan pungutan dari sekolah, baik negri maupun swasta," jelasnya. 

Padahal kata Adam saat pengeprasan anggaran BPOPP ini, sekolah SMA/SMK baik negeri maupun swasta tidak diperkenankan untuk meminta pungutan pada siswa maupun wali murid dalam bentuk dan nama apapun. Yang berhak meminta hanya atas nama komite wali murid dan itupun sifatnya adalah sukarela.

"Maka jika mengacu pada Jatim cerdas ini, Pemprov Jatim harus berpikir agar pengeprasan BOPP dihentikan, dan dikembalikkan seperti semula. Untuk kekurangan refocusing ya harus cari cara yang lain. Jangan malah memotong anggaran yang  yang sifatnya dirasakan langsung masyarakat," kata Adam lagi.

Saat ini anggaran BPOPP untuk sekolah SMA/SMK di Jatim telah dikepras sebanyak 50 persen dalam rangka refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 di Jawa Timur, mulai Juli hingga Desember mendatang. 

Pengurangan anggaran BPOPP tersebut cukup dirasakan oleh sekolah, sehingga banyak yang meminta agar pengurangan tersebut dihentikan dan dikembalikan seperti semula.

Bendahara fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini juga mempertanyakan program Jatim Kerja, atau program Jatim Go. Program yang berfokus pada penyediaan pelatihan kerja serta pengembangan pendidikan vokasi  yang akan menarik minat banyak anak muda dengan Rincian, Dream Team Science Techno Park (STP) dengan sasaran 5-10 anak SMK dan 2-4 anak D3/S1 dan membentuk STP bagi kelompok rintisan usaha di berbagai daerah. "Gagal paham ini kami lihat juga terjadi di point Jatim Kerja, gimana gak gagal paham. Anggaran untuk BLK dikepras akibatnya banyak BLK BLK yang tidak berfungsi dengan baik. Yang artinya Jatim Kerja ini tidak terelaborasi dengan benar. Jadi pertanyaan besarnya sekali saya katakan, ini OPD nya yang gak bisa kerja dengan acuan Nawa Bhakti Satya itu, atau Gubernur Khofifah yang terlalu tinggi meletakkan cita cita," lanjutnya.

Karenanya Adam berharap Gubernur Jatim harus segera melakukan evaluasi agar visi misi Gubernur Jatim benar benar bisa terimplementasikan untuk masyarakat, lewat sebaran anggaran yang sesuai target dan harapan, karena yang memimpin Jatim saat ini, kata Adam adalah Gubernur Khofifah, "Jangan ada birokrasi dalam birokrasi. Gubernur Khofifah harus mampu mengendalikan kinerja OPD sesuai visi misi sembilan janji kerja yang disampaikan dulu," pungkasnya.prs

 

Berita Politik Lainnya