Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Dua Mantan Komisioner Panwaslu

Kota Madiun Kembali Masuk Bui

MADIUN (Realita) - Dua orang mantan komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Madiun kembali dijebloskan ke Lapas, Selasa (23/6/2020). 

Mereka Agung Harijadi yang dulu menjabat ketua dan Urip Widodo Marhaendrawan yang dulu sebagai anggota.

Eksekusi dua orang mantan komisioner Panwaslu di Kejari Kota Madiun.

Eksekusi dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). 

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Madiun, Toni Wibisono mengatakan, berdasarkan putusan MA, para terpidana divonis hukuman empat tahun penjara. Selain itu, Agung dan Urip juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Perkara yang menjerat keduanya yakni penyalahgunaan pengelolaan dana di Panwaslu terkait pelaksanaan Pilkada Kota Madiun dan Pilgub Jatim tahun 2013. Toni menyatakan, terkait penolakan tanda tangan oleh terpidana, pihak jaksa akan membuatkan berita acara. Terpidana pun juga diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut.

“Saat ini yang bersangkutan dibawa ke Lapas Kelas I Madiun. Karena dengan adanya covid-19 ini, maka keduanya kita rapid test dulu,” katanya.

Sementara itu, Agung Harijadi mengakui, penolakan tanda tangan berita acara tersebut dilakukan karena ia menilai ada ketidakadilan pada proses hukum. Ia pun berusaha mengajukan PK dengan dukungan dan masukan dari para pengacara.

“Saya belum tanda tangan berita acara itu karena saya masih menolak dengan alasan, kenapa bendahara yang korupsi tidak dilakukan kasasi,” kata Agung usai menjalani pemanggilan kejaksaan.

Terpisah, penasehat hukum terpidana, Ratna Indah Pristiwati menyatakan, adanya ketidak adilan terhadap kliennya. Karenanya, pengajuan PK akan dilakukan tetapi masih menunggu salinan putusan kasasi dari MA.

“Jadi kita menunggu salinan putusan itu keluar nanti kita tindaklanjuti dengan upaya PK. Kaitannya nanti ada novum atau bukti baru atapun ada kealfaan dari majelis hakim ataupun hakim memutuskan diluar kewenangannya, la itu yang akan kami upayakan.  Kenapa beliau berdua mengajukan PK ya karena ada ketidak adilan selama proses peradilan,” terangnya.

Sebelumnya, salam perkara tersebut, keduanya bersama dengan mantan bendahara Ayu Nuryanti serta sekretaris panwaslu M. Choirul terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berupa mark up dan pengelolaan dana fiktif saat Pilkada Kota Madiun dan Pilgub Jatim tahun 2013 lalu. Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp 315 juta. Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) dan kedua di Pengadilan Tinggi (PT), mereka masing-masing divonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta. Kemudian mereka mengajukan banding tetapi majelis hakim justru menjatuhkan putusan hukuman lebih berat. paw

 

Berita Hukum Lainnya