Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Dua Oknum Anggota

Polisi Divonis Hukuman Mati

DEPOK (Realita)-  Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok, yang dipimpin M.

Hakim Ketus M. Iqbal dalam sidang teleconference di Ruang Sidang Utama PN Depok, Kamis (14/4/2020).

Iqbal Hutabarat dengan anggota Forci Nilpa dan Nugraha Medica Prakasa menjatuhkan pidana mati kepada dua (2) oknum Anggota Kepolisian RI disertai hukuman tambahan.

Terdakwa I Hartono dan Terdakwa II Faisal dinyatakan Majelis Hakim terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya di atas lima (5) gram.

"Menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan putusan kepada para terdakwa oleh karena itu berupa pidana mati," ujar Hakim Ketus M. Iqbal dalam sidang teleconference di Ruang Sidang Utama PN Depok, Kamis (14/4/2020).

Masih dalam amar putusan, M. Iqbal juga menegaskan bahwa para terdakwa merupakan Anggota Kepolisian RI yang menjadi terdakwa dalam sindikat peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman yang total brutto keseluruhan beratnya sebanyak 37.909 gram atau seberat 37,9 kilogram.

"Untuk Nota pembelaan/Pledoi yang dibacakan Penasehat Hukum para terdakwa serta permohonan dari masing-masing terdakwa oleh karena itu ditolak Majelis Hakim," kata Hakim Ketua M. Iqbal.

Para terdakwa dijerat Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni Kesatu, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara, hak komunikasi para terdakwa  dalam amar putusan Majelis Hakim dinyatakan dicabut selama para terdakwa selama masa penahanan di dalam rumah tahanan negara supaya tidak terkontaminasi dengan pihak luar.

Sebab, lanjutnya, para terdakwa merupakan anggota kepolisian RI yg memiliki keterampilan khusus dalam pekerjaannya. Dan para terdakwa merupakan sindikat peredaran Narkotika.

"Menyatakan Pidana tambahan kepada masing-masing terdakwa dengan mencabut hak komunikasi kepada para terdakwa kepada siapa pun. Memberikan waktu pikir-pikir selama tujuh (7) hari kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada para terdakwa beserta Penasehat Hukumnya. Menerima atau menyatakan banding terhadap putusan ini," tutur M. Iqbal sambil mengetuk palu menandakan sidang ditutup. Hen

 

Berita Hukum Lainnya