Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Dugaan Ijazah Palsu STT Setia,

Jaksa Nilai Terdakwa sejak Awal Niat Jahat

JAKARTA (Realita) - Jaksa penuntut umum (JPU) kasus dugaan penerbitan ijazah palsu Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT Setia), Banten, Asnawi, menilai sejak awal terdapat niat jahat terdakwa dalam perkara.

Ilustrasi ijazah palsu.

Karenanya sanksi administratif tak layak diberikan terhadap rektor dan mantan direktur STT Setia, Banten, Matheus Mangentang dan Ernawaty Simbolon itu. 

"Saat ini mereka tidak menjalankan sanksi administratif, mereka tidak ada upaya  melaporkan, mana tahu Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemenristekdikti) kan Dikti tidak tahu," ujar Asnawi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (14/5).

Sanksi administratif, imbuh dia, pantas dijatuhkan apabila ada niat baik dari terdakwa. Seperti menyampaikan permohonan maaf, serta memfasilitasi para korban untuk mendapatkan haknya. Upaya ini yang dinilai tak dilakukan Matheus dan Ernawati. 

Menurut Asnawi, permasalahan izin program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) terungkap pada tahun 2010, bukan karena inisiatif pihak STT. Melainkan hasil aduan masyarakat dan Kopertis. Karenanya, kata dia, bisa dipastikan selama ini tidak ada niat baik terdakwa untuk mengurus izin PGSD. 



"Apalagi niat jahatnya sudah muncul ketika tahu harus ada izin, tiba-tiba dibekukan, dia sudah menyadari, makanya diakalin dikaitkan, itu kan salah, makanya niat jahatnya di situ," jelas dia.

Sementara, menurut saksi ahli Eva Achzani Zulfa, pemerintah turut bertanggung jawab dalam persoalan ini. Sebab, program PGSD yang dijalankan STT Setia, selaras dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas guru sekolah dasar (SD), yang ketika itu umumnya memiliki tingkat pendidikan SGO atau setara SMA, bukan Sarjana.

"Jadi ada satu program yang baik dari pemerintah tetapi kemudian dilakukan oleh masyarakat yang sayangnya program dari masyarakat tidak didukung dengan konteks perizinan yang padahal dijanjikan oleh pemerintah," kata dia. 

Karena itu, tambah Eva, kedua terdakwa tidak layak dijatuhi hukuman. 

"Bahkan buat saya dalam peristiwa ini sanksi administratif pun tidak layak dilakukan, karena kesalahannya kan ada pada pemerintah," jelas ahli hukum pidana Universitas Indonesia itu. 

Rektor dan mantan direktur Sekolah Tinggi Teologi (STT) Injili Arastamar, Banten, Matheus Mangentang dan Ernawaty Simbolon, diadili lantaran dianggap bertanggung jawab menerbitkan ijazah yang diduga palsu. Ijazah dinilai palsu, lantaran ketika digunakan salah satu korban Emelin Angke untuk melamar pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Papua, tak berlaku. Padahal sebelum mendaftar, pihak kampus disebut menjanjikan secarik kertas tersebut bisa digunakan sebagaimana fungsinya. 

Karenanya para terdakwa dilaporkan ke polisi hingga akhirnya diadili. Matheus dan Ernawati dijerat Pasal 67 Ayat (1 ) Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.kik

 

Berita Hukum Lainnya