Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Sudiharjo Gilang Premadi, Hazmi, Suwanto, Tommy Angga.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Eduard Meminta Presiden Menegur

BUMN Yang Tak Patuh Hukum

SURABAYA (Realita)-  Henock Setiawan selaku Direktur Utama PT Papua Putra Mandiri melalui kuasa hukumnya Ir Eduard Rudy Suharto SH MH  bersama Nyoman Yudha Subastiyan SH, Fendi Septi Riyanto SH MH meminta agar Presiden Joko Widodo menegur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tak patuh hukum. 

Dalam hal ini PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) lantaran tak kunjung juga melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 31 Juli 2013.

Ir Eduard Rudy Suharto SH MH kuasa hukum Direktur Utama PT Papua Putra Mandiri

Selain PT Jasindo ada tiga perusahaan lain yang mokong terhadap putusan MA, mereka adalah  PT Viktoria Internusa Perkasa, PT Vinici Inti Lines dan PT Gemilang Bahtera Utama.

“Jadi putusan MA itu sudah lebih dari tujuh tahun dan sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi para terhukum belum juga membayar segala kewajibannya sesuai putusan MA tersebut,” ujar Eduard Rudy,Selasa (16/2/2021).

Dengan adanya putusan MA yang sudah bersifat final tersebut, Eduard juga menghimbau agar pihak terkait segera menghentikan operasional sementara pada para pihak yang terhukum yakni PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Viktoria Internusa Perkasa, PT Vinici Inti Lines dan 

PT Gemilang Bahtera Utama sebagai bentuk tanggungjawab dan patuh atas putusan peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“ Bilamana hal tersebut diabaikan, maka klien kami selaku pihak yang dirugikan , akan menempuh langkah hukum lebih lanjut, dengan melakukan upaya gugatan kepada penyelenggara pemerintahan, terkait lalainya keempat perseroan terbatas tersebut , dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung. Bahkan kami tidak segan-segan akan memohon kepada Bapak Presiden Jokowi ataupun Mengadu ke DPR RI , agar segera melakukan evaluasi , atas ketidak patuhan BUMN terhadap sebuah putusan peradilan yang sdh Incracht,” beber Eduard.

Perlu diketahui, perkara ini berawal dari Penggugat selaku Direktur PT. Papua Putra Mandiri yang bergerak dibidang kontraktor/ perdagangan umum. Bahwa Penggugat telah memperoleh kepercayaan dari Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yaitu Satuan Kerja Non Vertikal tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Sorong berupa Paket Pembangunan Jalan Sorong-Mega (MYC) dari tanggal 22 Mei 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009.

“ Proyek ini bukanlan yang pertama kali, sebab klien kami sudah diberikan kepercayaan untuk pembangunan jalan dan jembatan (fasilitas umum) di Papua,” ujar Eduard saat ditemui di Surabaya, Selasa (16/2/2020).

Guna melaksanakan pembangunan jalan tersebut membutuhkan material dan alat-alat pendukung. Salah satu pendukung/material untuk pembangunan jalan tersebut di atas adalah berupa batu split, dan kebetulan karena batu split yang ada didaerah Papua khususnya di daerah Sorong kualitasnya kurang baik untuk pengaspalan/ pengerasan maka Penggugat membeli batu split ke daerah lain yang kualitasnya bagus yaitu Palu, Sulawesi Tengah. Penggugat membeli batu split di Palu, Sulawesi Tengah sebanyak 2.000 meter kubik yaitu sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) Dan batu split tersebut untuk sampai ke Sorong Penggugat membutuhkan angkutan/tambang.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum mengenai pengangkutan batu split tersebut dari Palu sampai ke tujuan yaitu Sorong, antara Penggugat dan Tergugat I membuat perjanjian yakni harus mengantarkan batu split sebanyak 2000 meter kubik ke tempat tujuan yang telah ditentukan yaitu dari Palu ke Sorong dari tanggal 11 Juli 2009 (berangkat dari Palu) sampai dengan 19-20 Juli 2009 (tiba di Sorong) sekitar 8 hari perjalanan dengan sewa tambat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah dibayar Penggugat sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar setelah batu split tiba di Sorong Papua.

“ Apabila Tergugat I mengalami keterlambatan/mengingkari perjanjian tersebut diatas, maka sesuai kesepakatan Tergugat I dikenakan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/harinya yang ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2009,” ujarnya.

Selain itu, penggugat juga mengansurasikan ke PT Jasindo apabila batu tersebut mengalami kerusakan, hilang dan total loss only, dan sebagainya maka PT Jasindo membayar kerugian/kewajiban pertanggungan tersebut kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00.

Masalah timbul ketika dalam pelaksanaannya pengantaran batu split tersebut tak dikirimkan dengan alasan kapal Tug Boat Jaya dan Tongkang Arena 189 terdampar karena cuaca buruk.

“ Penggugat telah berulang kali minta kalau tidak bisa mengirim batu split tersebut maka Penggugat minta dikembalikan saja uang tambang dan harga batu Penggugat dari Para Tergugat, namun tidak pernah dihiraukan,” ujarnya.

Sampai akhirnya proyek yang dikerjakan penggugatpun dihentikan karena diputus oleh pihak instansi terkait.

Atas hal tersebut, MA akhirnya mengabulkan permohonan penggugat untuk sebagian yakni membayar ganti rugi yang dialami penggugat. Namun para terhukum abai.

 

Berita Hukum Lainnya