Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Manajer Marketing: Iskandar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Editor: Adi Wicaksono. 

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Iskandar, Rossy, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Moh.Syaifullah, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Mukarrom Hidayat

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406

Follow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Efisiensi Belanja Negara

dengan Kartu Kredit Pemerintah

SURABAYA (Realita)- Pengunaan kartu kredit corporate bisa jadi bukan merupakan hal yang baru dalam institusi swasta.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Ludiro membuka acara sosialisasi, Kamis (31/1/2019).

Namun saat ini sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Pemerintah Pusat yang bersumber dana dari APBN melalui 19 ribu satuan kerja (satker) yang tersebar di beberapa Kementerian dapat melakukan belanja dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Bertempat di Ruang Mojopahit, Kamis (31/1/2019) Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Jawa Timur memberikan sosialisasi PMK No 196/PMK.05/2018 tentang Tata cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Acara ini dihadiri oleh 155 institusi Pemerintah dan Perbankan melibatkan Bank Penyedia Kartu Kredit Pemerintah anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu perwakilan  Bank Mandiri, BNI dan BRI.  Ludiro, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur  sendiri yang membuka acara sosialisasi tersebut. 

Selama ini belanja yang dilakukan satker masih menggunakan uang persediaan (UP) tunai yang ada di kas bendahara. Dengan membagi dua cara pembayaran melalui uang tunai yang berada di rekening kas bendahara dan kartu kredit pemerintah, maka Pemerintah tidak perlu menyediakan ketersediaan uang tunai di kas bendahara-bendahara dengan jumlah yang cukup signifikan apalagi di awal tahun anggaran. Selain itu dengan ada nya waktu 30 hari Negara dapat lebih leluasa mengatur cash flow.

Boleh dibilang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah merupakan hal yang baru bagi bendahara-bendahara satker, karena itu sosialisasi pemaparan yang langsung disampaikan oleh Bapak Kukuh Setiawan (Kepala Bidang PPA I) cukup menarik perhatian dan pertanyaan dari peserta sosialisasi. 

“Pak bagaimana jika terjadi penyalahgunaan KKP, yang ternyata dalam penggunaannya pemegang KPP menggunakan KKP untuk keperluan pribadi, Bagaimana Bendahara untuk melakukan pencatatan dan pengendaliannya?," tanya Dewi dari Satker KPU Provinsi.

“Yang perlu dilakukan adalah pengujian dari penggunaan KKP tersebut oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk memastikan tagihan dimaksud benar-benar untuk keperluan kantor. Jika hal tersebut disalahgunakan oleh pemegang KKP maka pemegang KKP wajib mengganti dan bertanggung jawab atas belanja yang dilakukan secara pribadi," jelas Kukuh.      

Penggunaan KPP ini sangat aman dan sesuai PMK, Penerbit KKP membebaskan Satker dari biaya penggunaan KKP yang meliputi: biaya keanggotaan (membership fee), biaya keterlambatan pembayaran, biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan, dan biaya-biaya lain atas penggunaan KKP. Adapun yang dapat dikenakan dalam tagihan KKP hanya biaya materai.

Pada kesempatan ini juga disampaikan hal hal  berkenaan  dengan tata cara revisi anggaran Tahun 2019 yang disampaikan oleh Gaguk Wibowo (Kepala Seksi PPA I-D).  PMK revisi tahun 2019 ini menyandang beberapa peraturan baru pasal baru yang dipandang perlu mendapat perhatian dari Satker.lis

 

Berita Ekonomi Bisnis Lainnya