Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Gomes Roberto,  Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Muhammad, Hamboro, Sadar Laia, Sudiharjo Gilang Premadi, Hazmi, Suwanto.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Fosfat dan Revisi

RTRW: Kepentingan Siapa?

SUMENEP (Realita)- Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW).

Peta sebaran fosfat di Sumenep (Foto:Istimewa).

Informasinya, klausul perubahan Perda itu sudah dimasukkan di Bapemperda DPRD Sumenep sejak 2020 lalu.

Rencana revisi Perda RTRW ini disinyalir dalam rangka ‘menggolkan’ bisnis tambang fosfat di kabupaten berjuluk Kota Keris ini.

Namun hal tersebut dibantah oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi. Menurutnya, revisi Perda RTRW ini bukan untuk kepentingan fosfat. Dia beralasan pemerintah merevisi Perda karena memang setiap lima tahun melakukan review.

Selain itu, kata dia, revisi dilakukan juga demi masalah lahan pertanian, kota baru dan penambangan tanah yang tidak ada di RTRW. “Jadi tidak ada sangkut pautnya untuk upaya golkan fosfat,” kata Yayak, Rabu (13/1/2020).

Yayak kemudian menyampaikan, Sumenep merupakan daerah yang kaya fosfat. Dari 27 kecamatan yang ada, fosfat menghampar di 15 kecamatan.

“Kita sebenarnya kaya. Kita hampir ditutupi fosfat. Memang tidak semua kecamatan, tapi sekitar 15 kecamatan,” ungkapnya.

Menurut Yayak, 15 kecamatan yang dimaksud tersebar di wilayah daratan dan kepulauan. Namun, dia tidak menyebut nama-nama kecamatan tersebut.

Namun demikian, di Sumenep terdapat delapan kecamatan yang menjadi kawasan pertambangan fosfat. Di antaranya, Kecamatan Batuputih, Ganding, Manding, Guluk-guluk, Gapura, Bluto dan Arjasa.

Hal itu terdapat dalam Pasal 40 Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang pegiat agraria di Sumenep, Kiai A Dardiri Zubairi menyampaikan, rencana pemerintah merevisi Perda RTRW dinilai tidak masuk akal, karena prosesnya tidak transparan. Tidak ada konsultasi publik dalam bentuk diskusi publik, seminar, debat terbuka di media yang memungkinkan publik ikut memberikan aspirasinya seluas-luasnya.

“Kalau pun ada yang saya dengar Bappeda cuma bikin FGD (focus group discussion) tapi drafnya sudah ada, waktunya terbatas, alur FGD diarahkan untuk menyetujui,” katanya.

Menurutnya, Perda RTRW harusnya memberi kemaslahatan bagi rakyat Sumenep. Perda tersebut dibuat atas dasar kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang, bukan jangka pendek. “Serta bukan untuk kebutuhan segelintir orang, kelompok, atau pengusaha,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kiai Dardiri juga menyinggung soal tambang. Menurutnya, dimana-mana keberadaan tambang merusak bukan membangun. Dia mencontohkan Nauru, negara kaya jatuh miskin setelah fosfatnya ditambang. Karenanya, pihaknya meminta agar DPRD Sumenep menolak revisi Perda RTRW.

“Jadi tolong hentikan buat kebijakan berjangka pendek, merusak, dan bukan untuk kemaslahatan rakyat Sumenep khususnya,” ujarnya.

Revisi Perda RTRW yang salah satunya untuk kepentingan fosfat tidak hanya menguntungkan pengusaha, tetapi menurutnya juga akan menguntungkan penguasa.

“Ini sekali lagi bukti bahwa seringkali ada hubungan yang saling menguntungkan antara penguasa dan pengusaha. Agar penambangan fosfat yang merusak itu (seolah olah) legal maka langkah awal dibuatlah perda RTRW yang mengakomudasi kepentingan pengusaha,” ungkapnya.

“Alasannya macem-macem, agar investasi masuk, agar pertumbuhan ekonomi meningkat, dsb. Tetapi ujung ujungnya ya segelintir orang yang menikmati. Tentu tidak ada makan siang gratis bukan?,” timpalnya.

Kiai Dardiri mengatakan, pemerintah daerah harus belajar dari kasus habisnya pesisir akibat alih fungsi lahan untuk tambak udang. “Dampaknya sekarang sudah terasa, masih mau ditambah dengan memberi ruang bagi pengusaha tambang,” ujarnya.

Lalu Kiai Dardiri juga mengurai beberapa dampak buruk terhadap masyarakat jika terjadi penambangan fosfat. Menurutnya, tanah merupakan gugusan batu karst. Karst adalah tandon tempat menyimpan air ketika musim hujan.

“Kalau fosfat diambil tandonnya akan rusak. Dalam jangka panjang, kita akan mengalami kekeringan. Di beberapa titik jika musim kemarau sumur sumur rakyat sudah kekurangan air,” terangnya.

Selain itu, lanjut dia, jika fosfat ditambang, ketika musim hujan apalagi dengan curah hujan tinggi, maka akan menimbulkan banjir. Karena wilayah baru karst atau wilayah tambang fosfat itu adalah wilayah resapan air.

“Banjir di Sumenep yang makin besar tahun ini akibat rusaknya wilayah resapan air di hulu sungai Kebunagung dan sepanjang pesisir sungai. Bayangkan jika terjadi penambangan fosfat, akan makin mengerikan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, tambang fosfat juga akan mengurangi kesuburan tanah. Karena fosfat merupakan salah satu unsur yang menyuburkan tanah. “Dan ini akan merugikan para petani. Dampaknya tentu pada ketahanan pangan,” tandas dia.

Terpisah, Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumenep, M. Syukri membenarkan jika pemerintah daerah telah mengusulkan perubahan Perda RTRW. Namun, kata dia usulan Perda tersebut belum dilakukan pembahasan.

“Tahun 2020 kemarin memang sudah diajukan draftnya, tapi belum kami bahas,” tuturnya.

Meski begitu, Syukri meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru mengeluarkan rekomendasi tambang fosfat. Sebab, kata dia sebelum mengeluarkan rekomendasi, pemerintah harus mempertimbangkan dampak dari penambangan tersebut.

“Tidak serta merta langsung dikeluarkan rekomendasi itu, tapi harus mempertimbangkan terlebih dahulu apa dampaknya kepada masyarakat,” katanya.

Menurutnya, penambangan fosfat tersebut pasti akan berdampak terhadap masyarakat, baik itu secara ekonomi, lingkungan dan bahkan sosial budaya. Sebab itu, dia menekankan agar pemerintah daerah melakukan study kelayakan sebelum mengeluarkan rekomendasi.

“Studi kelayakan dulu, baru dikeluarkan rekomendasi. Jika merugikan masyarakat dan merusak lingkungan, sebaiknya jangan dikeluarkan rekomendasi, namun jika lebih menguntungkan kepada masyarakat, maka silahkan diberi rekomendasi,” tandasnya.haz

 

Berita Nasional Lainnya