Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Follow The Sun

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Gagalkan Program KB,

Kepala BKKBN Masuk Bui

JAKARTA (Realita) - Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan kasus Kepala BKKBN, Surya Candra Surapaty bukan sekadar merugikan keuangan negara, namun juga menggagalkan program keluarga berencana.

Hal ini terkait tindakannya dalam dugaan korupsi pengadaan KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014-2015.

“Tentunya kita harus tahu bahwa program KB merupakan proyek strategis nasional untuk membatasi kelahiran.

Surya Candra Surapaty.

Kalau justru dalam pengadaan alat kontrasepsi dimainkan, bukan sekadar mendatangkan kerugian negara tapi bisa menggagalkan program KB,” ungkapnya di Kejagung, Jakarta, Jumat (10/11).

Ia menyebutkan pihaknya akan menelusuri dan mengiventarisir aset-aset terkait dugaan korupsi tersebut.

“Nanti kita akan melakukan penelusuran. Kalau terbukti bersalah harus bayar uang pengganti. Makanya kita akan menelusuri dan inventarisir aset-asetnya,” lanjutnya.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), telah menahan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Candra Surapaty tersangka dugaan korupsi  pengadaan KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014-2015.

Penahanan yang bersangkutan terhitung sampai 20 hari ke depan dari 8 November 2017 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.

Terkait adanya permohonan penangguhan penahanan terhadap yang bersangkutan, ia menyatakan dirinya belum mengetahui hal itu. “Saya malah belum tahu,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Surya Candra Surapaty, menyatakan kliennya mengajukan permohonan penangguhan/pengalihan jenis tahanan.

“Penangguhan penahanan itu mengingat jabatan yang bersangkutan adalah pejabat negara dengan tugas-tugas negara di bidang kependudukan yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan,” katanya.

Dikatakan, bahwa tersangka tidak perlu dikhawatirkan akan melarikan diri dengan adanya jaminan dari istri tersangka.

Kasus itu bermula saat Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II/ Implant Batang Tiga Tahunan Plus Inserter, dengan pagu anggaran sebesar Rp191.340.325.000 yang bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN. 

Kemudian, pada saat proses pelelangan berlangsung, adanya penawaran harga yang dimasukkan oleh para peserta lelang adalah berada dalam satu  yakni, PT. Djaya Bima Agung yang juga sebagai peserta lelang sehingga, harga-harga tersebut adalah harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi. hrd

 

Berita Hukum Lainnya