Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Demmas Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Gara-Gara Corona,

Paripurna LKPJ APBD 2019 Bupati Ponorogo Gagal

PONOROGO (Realita)- Merebaknya pandemi Covid-19 (virus corona.red) akhir-akhir ini di Indonesia, berimbas pada gagalnya sejumlah agenda ke dewanan di DPRD Ponorogo.

Seperti yang terjadi hari ini ( kemarin.red), kegiatan Rapat Paripurna dengan agenda jawaban eksekutif terhadap PU Fraksi DPRD tengtang 3 Raperda ( Raperda PDAM, PD Sari Gunung, dan pengolahan air limbah domestik.red), serta penyampaian LKPJ Bupati tahun 2019, gagal digelar lantaran sebagian besar anggota dewan tidak hadir, Rabu (24/3).

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto.

Ketua DPRD Ponorogo Sunarto mengatakan, tidak kuorumnya Paripurna kali ini, lantaran hanya 9 anggota DPRD yang hadir, sementara 36 dewan lainnya memilih tinggal di rumah. Sesuai Tata Tertib (Tatib) DPRD Ponorogo syarat sah penyelenggaraan paripurna, bila minimal anggota DPRD hadir 50 plus 1. " Jadi agenda paripurna kali ini kita batalkan. Karena tidak kuorum. Kita akan bahas lagi dalam Banmus untuk Paripurna ulang ditanggal 6 April," ujarnya.

Sunarto berdalih, ketidak hadiran mayoritas besar anggota DPRD ini, diklaim sebagai bentuk implementasi maklumat Kapolri Jendral Polisi Idham Azis nomor: Mak/2/III/2020 yang dikeluarkan pada Kamis, 19 Maret 2020. Terkait dengan penanganan penyebaran wabah virus corona atau Covid-19. Dimana Seluruh kegiatan seprti seminar, lokakarya, konser musik, festival, bazzar, pasar malam, pameran, unjuk rasa, kegiatan olahraga, kesenian, jasa hiburan, pawai, karnaval, hingga resepsi keluarga dilarang. Serta intruksi Bupati Ponorogo nomor 01 tahun 2020 tentang penerapan 15 social distancing di Ponorogo." Jadi ini bentuk implementasi anggota dari intruksi pemerintah dan Kapolri. Kita mengikutinya. Kondisi saat ini bisa disebut pose majeure dan pembatalan Paripurna bisa dilakukan," ungkapnya.

Lebih jauh, Sunarto mengatakan, akibat kondisi saat ini lebih dari 10 kegiatan di DPRD Ponorogo batal dilakukan, diantaranya Sidak, Hearing, dan Banmus. Bahkan agenda Reses dewan yang sedianya akan dilakukan pada bulan April mendatang juga terancam gagal, bila virus corona masih mengancam. " Waktu kita itu sempit, kayak LKPJ itu harus sudah disahkan 30 hari setelah diserahkan. Padahal penyerahanya sudah 20 Maret lalu. Ini yang mendesak harus segera kita selesaikan," ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya optimis kondisi ini tidak berimbas pada kinerja kalangan DPRD di Masyarakat. Walaupun sekarang jarang ngantor, namun wakik rakyat Ponorogo ini tetap menjalankan fungsinya sebagai kontrol pemerintah dan penyambung aspirasi rakyat." Walau pun tidak ke kantor. Tapi saya yakin temen-temen tetap bekerja untuk rakyat," pungkasnya.Mg3/Lin

 

Berita Kriminal Lainnya