Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Agum Gumelar.

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Mukarrom

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Bendahara: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Gara-Gara Kegiatan Disbudparpora,

Eksekutif-Legislatif Kota Madiun Memanas

FOTO : 

MADIUN (Realita)- Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan Parwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Madiun, Agus Purwowidagdo patut dievaluasi.

Suasana rapat paripurna di DPRD Kota Madiun.

Pasalnya, hanya karena masalah pergeseran anggaran pada beberapa kegiatan, membuat hubungan eksekutif dan legeslatif memanas.

Meski secara tegas Walikota Madiun, Maidi menyatakan bahwa penganggaran kegiatan itu telah mengacu pada Peraturan Walikota Madiun nomor 59/2018 tentang petunjuk operasional kegiatan APBD tahun anggaran 2019. Namun, dewan menanggap  Disbudparpora tidak berpedoman pada penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK).

Pada rapat paripurna pengambilan keputusan yang didahului pemandangan umum fraksi tentang RAPBD-P 2019, Rabu (7/9/2019) siang, salah satu anggota dewan, Dwi Jatmiko Agung Subroto alias Kokok Patihan menyatakan interupsi. Secara pribadi, politisi PDIP ini menolak persetujuan RAPBD-P.

Menurutnya, pergeseran anggaran di Disbudparpora untuk acara panggung gembira indosiar, gelar budaya prosesi pelantikan Walikota dan Madiun Tempoe Doeloe telah selesai dilaksanakan sebelum pengajuan RAPBD-P 2019. Kokok tidak ingin dikemudian hari berimplikasi hukum. Jika memang anggaran di Disbudparpora tersebut mendesak, seharusnya dikomunikasikan dengan DPRD terlebih dahulu. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan oleh Disbudparpora.

“Mestinya kan ada perencanaan dulu kemudian dibahas bersama terus disetujui, baru menjadi anggaran yang disahkan. Tapi kalau sistemnya seperti ini ya kayak kita ngasih glondongan saja. Kenapa harus ada KUA-PPAS kalau caranya seperti itu,” katanya diluar ruang rapat paripurna.

Sementara itu, Fraksi Demokrat Bersatu melalui jubirnya Winarko mengatakan, terhadap adanya pergeseran anggaran di Disbudparpora itu, hendaknya perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Walikota nomor 59/2018 tentang petunjuk operasional kegiatan APBD 2019. Agar sesuai dengan kaidah-kaidah dalam sistem perencanaan dan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian terhadap program dan kegiatan pada Disbudparpora yang berkaitan dengan tiga kegiatan itu, fraksi

Demokrat Bersatu beranggapan bahwa masih ada mekanisme yang tidak dilalui dalam menjalankan kegiatan tersebut.

“Oleh karena itu Fraksi Demokrat Bersatu merekomendasikan agar kegiatan tersebut dikonsultasikan ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sejalan dengan penyampaian evaluasi terhadap RAPBD-P 2019 kepada Gubernur Jawa Timur,” katanya.

Fraksi PKB juga memberikan rekomendasi yang sama. Menurutnya, penganggaran beberapa kegiatan di Disbudparpora seyogjanya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur pada saat evaluasi RAPBD-P Tahun 2019. Apakah proses dan mekanisme pergeseran program dan kegiatan tersebut, sudah memenuhi azas yuridis maupun azas pengelolaan keuangan daerah.

“Apabila hasil rekomendasi Gubernur menyatakan proses dan mekanisme pergeseran program dan kegiatan tersebut telah memenuhi azas yuridis maupun azas pengelolaan keuangan daerah dan dapat dilaksanakan, maka fraksi PKB dapat memberikan persetujuan. Sebaliknya, apabila tidak sesuai, maka fraksi PKB menolak,” katanya melalui jubir Erlina Susilorini.

Fraksi PDIP dengan jubirnya Gaguk Gendroyono turut menyampaikan cacatan dan rekomendasi persoalan di Disbudparpora itu. Meskipun pergeseran anggaran diperbolehkan, tapi PDIP berharap ini tidak menjadi landasan

untuk OPD dalam melakukan posting anggaran di setiap kegiatan.  “Supaya tetap berpegang teguh pada prisip anggaran berbasis kinerja. Yaitu menyusun anggaran kegiatan sesuai

dengan yang direncanakan sejak awal APBD itu disusun,” tuturnya.

Fraksi PNRS dengan jubirnya, Nyamin juga memberikan catatan kepada Disbudparpora terkait pergeseran anggaran dibeberapa kegiatan. Agar kedepan dikomunikasi terlebih dahulu dengan DPRD dan provinsi. 

Terpisah, Ketua DPRD Kota Madiun, Istono menyatakan, meski seluruh fraksi menerima dan menyetujui RAPBD-P ditetapkan menjadi perda, meskipun dengan catatan. Namun, sorotan kepada Disbudparpora tersebut merupakan bentuk kontrol dan koreksi dari legeslatif. Jangan sampai, dikemudian hari Pemkot Madiun mendapatkan persoalan hukum. 

“Kegiatan di Disbudparpora menurut kami (DPRD,red), ya ada sesuatu yang tidak lazim. Kalau memang ada kegiatan, seharusnya ada komunikasi dulu lebih awal. Tapi itu tidak dilakukan. Baru dilakukan mendekati RAPBD-P,” katanya. 

“Jangan karena kepala daerah baru, sehingga OPD ini melakukan kegiatan yang ABS (asal bos senang,red), tapi pada akhirnya berujung pada persoalan yang tidak mengenakkan. Kalau nanti muncul persoalan, maka diluar tanggung jawab kita. Karena kita sudah memberikan koreksi,” tambahnya. paw

 

Berita Politik Lainnya