Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Follow The Sun

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Gelar Doktor

Megawati Diragukan

JAKARTA (Realita) - Pemberian gelar kehormatan Doktor Honoris Causa bidang ilmu Politik dan Pemerintahan kepada Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri oleh Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dipertanyakan. Selain itu, penganugerahan gelar ini menuai penolakan dari alumni Unpad sendiri melalui petisi online, Change.org. Petisi yang dibuat oleh Gena Bijaksana tersebut ditujukan untuk Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Tri Hanggono Muhammad dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir. Diketahui, petisi itu dibuat pada Jumat 20 Mei 2016 sebelum pemberian gelar yang dilaksanakan pada Rabu 25 Mei 2016. Dalam laman petisi, menurut Gena, gelar Doktor Honoris Causa (HC) memang tak sembarangan dikeluarkan oleh sebuah institusi pendidikan, karena menyangkut jasa dan karya luar biasa bagi ilmu pengetahuan-teknologi dan umat manusia. "Sebab itu tak banyak perguruan tinggi yang mudah mengobralkan Doktor HC kepada orang-orang yang dianggap terpilih," tulis Gena. Gena pun mempertanyakan selayak apa Megawati mendapatkan gelar Doktor HC dan sumbangsih besarnya kepada Indonesia. "Apa sumbangsih besarnya terhadap negeri ini? Apakah maknanya teramat jelas, ataukah hanya simplistik yang kemudian di suatu momen perlu diberikan gelar teramat presitisius ini?" tegasnya. Masyarakat diajak mengingat bagaimana di era 2000-an awal demonstrasi mahasiswa marak terjadi di jalanan di era Megawati memimpin saat itu. Petisi itu membeberkan kebijakan Megawati yang tak memihak ke rakyat, di antaranya privatisasi BUMN, penjualan harga LNG di bawah harga pasar, menaikkan harga BBM dan sembako, pelanggaran HAM, konflik horizontal, penangkapan aktivis mahasiswa di Jakarta, lemahnya penegakan hukum, dan segudang kasus lainnya. "Menjadi wajar jika kami alumni muda Unpad merasa perlu bertanya lebih jauh ada apa gerangan atas pemberian gelar kehormatan ini kepada Ibu Megawati," lanjutnya. Pemberian gelar tersebut dinilai menyalahi aturan administratif.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri

Pasalnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 pasal 3 poin B disebutkan bahwa penerima gelar doktor HC harus memiliki gelar akademis paling rendah sarjana (S-1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sedangkan, Megawati, tulis Gena, menurut beberapa sumber gagal menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Pertanian Unpad. Bhs

 

Berita Politik Lainnya